Pemko Tanjungbalai Diminta Perkuat Koordinasi Lintas Agama
Tanjungbalai, (Sentralberita)- Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi MSi meminta Pemerintah Kota (Pemko) Tanjung Balai memperkuat koordinasi lintas agama dalam mengantisipasi terjadinya pertikaian antaragama (intoleransi) maupun benturan yang diakibatkan konflik SARA.
Imbauan tersebut dikemukanan Tengku Erry Nuradi dalam Rapar Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Sumut dengan jajaran Pemko Tanjung Balai yang berlangsung di pendoro rumah dinas Walikota Tanjung Balai, Jl Sudirman, Kota Tanjung Balai, Minggu (31/7/2016) siang.
Hadir dalam rapat tersebut Pangdam I/BB Mayjen (TNI) Lodewyk Pusung, Kapolda Sumut dan Irjen Pol Raden Budi Winarso. Sementara Pemko Tanjung Balai turut hadir Walikota Tanjung Balai M Syahrial SH MH, Ketua DPRD Tanjung Balai Bambang Haryanto dan sejumlah Kepala SKPD serta tokoh lintas agama, tokoh masyarakat lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Erry mengimbau seluruh masyarakat Tanjung Balai, baik beraga Islam maupun Budha untuk befikir secara rasional dan tidak emosional dalam menghadapi situasi yang terjadi dilingkungan masyarakat. Selain itu, seluruh lapisan masyarakat diharapkan tidak mudah terprovokasi dengan isu yang dapat merusak harmonisasi dan kerukunan umat beragama.
“Selayaknya, tidak terjadi aksi pelarangan adzan di masjid. Begitu juga aksi perusahakan rumah ibadah. Hal yang sederhana jangan sampai memicu benturan ditengah masyarakat,” pesan Erry.
Agar konflik kecil ditengah masyarakat tidak menjadi besar, Erry mengimbau Pemko Tanjung Balai mengaktifkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah koordinasi seluruh pemuka dan tokoh agama.
“FKUB merupakan garda terdepan dalam mengantisipasi konflik horizontal. Jika ada masalah, tokoh agama, tokoh masyarakat yang tergabung dalam FKUB dapat langsung mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi dan meredam agar tidak pecah menjadi amuk massa,” ujar Erry.
Selain itu, Pemko Tanjung Balai juga diharapkan memperkuat Forum Kewaspadaan Dini yang menjadi media koordinasi amntara TNI, Polri, BIN, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
“Forum ini juga sangat membantu dalam mengantisipasi terjadinya kesalahfahaman di tengah masyarakat. Semua informasi yang berkembang ditengah masyakarat, dapat dihimpun, kemudian menjadi dasar berpijak dalam menentukan langkah antisipasi,” tambah Erry.
Dalam kesempatan itu, Erry menegaskan, Sumut merupakan provinsi yang kaya akan suku, adat istiadat dan agama. Terdapat 3 kelompok etnis utama di Sumut yakni etnis lokal, etnis nusantara dan etnis mancanegara.
Etnis lokal di Sumut sebanyak 8 etnis, enam diantaranya Puak Batak yaitu Batak Simalungun, Toba, Pakpak Karo, Angkola, Mandiling ditambah etnis Melayu dan Nias. Sedangkan etnis nusantara diantaranya etnis Jawa, Minang, Aceh, Sunda, Bugis, Banjar dan lain sebagainya. Etnis mancanegara diantaranya etnis Arab, China, India dan lainnya.
“Bahkan populasi etnis Jawa mencapai 35 persen di Sumut. Tetapi selama ini kita dapat hidup berdampingan secara harmonis. Kita dalam bingkai Bhinnneka Tunggal Ika. Walau berbeda tetapi tetap satu,” papar Erry.
Tidak lupa Erry mengimbau etnis Thionghoa untuk berbaur dengan kehidupan sosial dan tidak mengedepankan eksklusifisme dalam bermasyarakat.
“Ini juga perlu mendapat perhatian saudara kita dari etnis Thionghoa. Eksklusifisme dapat menimbulkan kecemburuan sosial ditengah masyarakat. Untuk itu, perlu pembauran dalam sosial kemasyarakatan,” pesan Erry.
Keamanan, sebut Erry, sebagai salah satu sarat utama dalam menyukseskan pembangunan di Sumut. Untuk itu, seluruh lapisan masyarakat saling dukung dengan TNI, Polri dan Pemko dalam menciptakan rasa aman.
“Pertikaian dapat mempengaruhi dunia investasi. Apalagi pemerintah telah mengeluarkan program pengampunan pajak dalam upaya mendorong laju pertumbuhan investasi di dalam negeri,” sebut Erry.
Selain itu, pemerintah pusat saat ini memberikan perhatian besar dalam mendukung pertumbuhan pembangunan dan perekonomian Sumut dengan mencanangkan sejumlah program diantaranya pembangunan Tol Trans Sumatra, Reaktivasi Rel Keretaapi Sumut-Aceh, pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke di Simalungun yang terintergarasi jalur keretaapi menuju Pelabuhan Kuala Tanjung dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Danau Toba menjadi destinasi wisata bertaraf internasional.
“Jangan sampai, benturan ditengah masyarakat menghambat pembangunan. Kita akan merugi. Tentu masyarakat juga yang akan mendapat dampaknya jika perekonomian berjalan lamban,” tambah Erry.
Sementara Walikota Tanjung Balai, M Syahrial mengatakan, seluruh unsur masyarakat Tanjung Balai telah berkomitmen proaktif menjaga stanilitas keamanan, ketertiban dan kerukunan umat beragama di Kota Tanjung Balai, Sabtu (30/7/2016), pasca terjadinya kerusuhan dan perusakan rumah ibadah Klenteng dan Vihara.
“Ada 10 unsur yang ikut menandatangani pernyataan sikap dan komitmen. Baik dari tokoh lintas agama, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ini langkah yang kita harapkan dapat meredam kerusuhan lanjutan,” harap Syahrial.
Syahrial juga menyebutkan, seluruh pihak telah sepakat menahan diri demi terciptanya ketertiban di Tanjung Balai, pasca kerusuhan yang menyebabkan perusakan 9 rumah ibadah agama Budha.
“Kita berharap, kejadian serupa tidak terjadi lagi. Masyarakat Tanjung Balai sangat bijak. Kerusuhan kemarin akibat emosi sesaat,” sebut Syahrial.(SB/01)
