Gubsu Erry Nuradi : Indonesia Belum Merdeka
Medan, (Sentralberita)– Gubenur Sumatera Utara H T Erry Nuradi mengatakan, Indonesia masih belum merdeka dari sisi ketahanan pangan karena harga komoditi pangan seperti beras dan daging sapi di luar negeri lebih murah dibanding dalam negeri.
Hal itu ditegaskan Gubsu saat membuka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kepala Badan/ Dinas/ Kantor yang menangani penyuluhan kabupaten/kota dan Pimpinan Balai Penyuluhan Kecamatan se Sumut di Hotel Garuda Plaza Medan, Selasa (21/6). Acara dihadiri Kepala Badan Pelaksana Koordinasi Penyuluhanan (Bakorluh) Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sumut, Bonar Sirait, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Plt Kepala Dinas Pertanian.
Gubernur mengatakan beras Vietnam dan beras thailand, harganya Rp 7-8 ribu kg, jauh lebih murah dibanding beras lokal . Harga daging sapi di luar negeri yang bisa lebih murah. Dia mencontohkan di India daging sapi per kilogram Rp 50-60 ribu. Bahkan daging sapi India bila dikirim ke Indonesia dengan diangkut naik pesawat, harganya tetap bisa lebih murah, hanya Rp 80 ribu saha. “Ini membuktikan dari sisi pangan kita masib terjajah, berarti kita belum merdeka dari sisi ketahanan pangan. Kalau begini kita bisa jadi penonton saja,” katanya.
Gubernur mengatakan harga pangan masih dikendilkan oleh kartel dan pihak yang mengambil keutungan lebih besar dari petani. Karena itu perlu dilakukan berbagai terobosan untuk bisa meningkatkan produksi hasil pangan dan mewujudkan stabilitas harga serta distribusi yang lebih baik sehingga kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. “Pertemuan hari ini penting untuk menyamakan persepsi, meningkatkan ketahanan pangan, sehingga kita bisa menjadi tuan rumah di negari kita sendiri,” ujar Gubsu kepada para pimpinan penyuluh.
Gubernur Sumatera Utara H T Erry Nuradi, M.Si meminta para penyuluh di Sumatera Utara fokus pada upaya peningkatan produktivitas padi mewujudkan swasembada pangan di Sumut.
Dalam kesempatan itu Gubernur juga mengingatkan jangan ada lagi alih fungsi lahan tanaman pangan di Sumatera Utara. Karena itu dia meminta Pemerintah Kabupaten/kota yang memiliki lahan tanaman pangan agar menerbitkan peraturan daerah perlindungan lahan tanaman pangan.
Gubsu menyayangkan kecenderungan pengalihan lahan pertanian tanaman pangan menjadi perkebunan sawit yang marak dalam beberapa dekade terakhir. Padahal menurut dia hasil padi sawah dengan irigasi yang baik bisa jauh lebih menguntungkan daripada bertanam sawit. Karena itu dia menghimbau Pemkab/Pemko untuk menerbitkan Perda agar alih fungsi lahan pertanian pangan bisa dicegah.(SB/01)
