Pemprov Sumut bersama Pemerintah Pusat Siapkan Mitigasi Bencana Hidrometeorologi, Operasi Modifikasi Cuaca Jadi Opsi

Sentralberita|Medan – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama Pemerintah Pusat menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk mengantisipasi ancaman bencana hidrometeorologi pada penghujung tahun. Salah satu opsi yang disiapkan adalah Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) guna mengurangi intensitas hujan di wilayah rawan bencana.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Wilayah Provinsi Sumut yang digelar di Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo, Jalan Imam Bonjol, Medan Polonia, Senin (16/11/2026).
Rakor dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono, serta dihadiri Gubernur Sumut Bobby Nasution, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi, dan sejumlah unsur terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sumut Bobby Nasution menegaskan bahwa seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumut telah diinstruksikan untuk memastikan informasi mengenai potensi cuaca ekstrem dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tersampaikan secara masif dan transparan kepada masyarakat.
“Tadi sudah ada titik-titik kumpul bila terjadi luapan air atau longsor. Pak Menko menyampaikan arahan agar setiap daerah yang berpotensi hujan dengan intensitas tinggi agar benar-benar menginformasikan sampai ke masyarakat untuk bisa waspada,” kata Bobby.
Sementara itu, Menko PMK Sugiono mengatakan, Rakor tersebut difokuskan untuk mengevaluasi penanganan sekaligus menyamakan langkah antisipasi pascabencana yang sebelumnya melanda sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera Utara akibat Siklon Senyar.
Berdasarkan laporan BMKG, perubahan iklim global saat ini turut menyebabkan pergeseran pola cuaca yang signifikan antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.
“Kita koordinasi sama pemerintah daerah, Pemprov Sumut, dan beberapa kabupaten/kota yang kemarin pada saat siklon Senyar terdampak, juga Pemprov Aceh. Ini menjadi pegangan dalam rangka merencanakan upaya antisipasi dan mitigasi dampak bencana hidrometeorologi di ujung tahun ini,” ujar Sugiono.
Ia menjelaskan, salah satu prioritas pemerintah adalah mempercepat normalisasi aliran sungai untuk mengatasi tingginya sedimentasi yang ditinggalkan banjir bandang sebelumnya. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko luapan air dan mencegah dampak bencana serupa.
Sugiono juga menyampaikan bahwa Presiden RI memberikan perhatian khusus terhadap penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Perhatian tersebut diwujudkan melalui beberapa kali rapat terbatas (Ratas) dalam dua pekan terakhir.
Menanggapi potensi peningkatan cuaca ekstrem, Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menyatakan bahwa Pemerintah Pusat siap mengakomodasi permintaan pemerintah daerah untuk melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai salah satu upaya mengurangi intensitas hujan.
“Gubernur Provinsi Aceh sudah mengirim surat kepada kami untuk meminta operasi modifikasi cuaca dalam rangka mengurangi jumlah intensitas hujan di wilayah Aceh. Kemudian juga sudah kami tawarkan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk mengerjakan hal yang sama,” jelas Kristomei.
Ia menegaskan, OMC bukan bertujuan menghilangkan hujan sepenuhnya, melainkan mengendalikan dan mengurangi intensitas curah hujan di wilayah tertentu guna menekan risiko banjir.
Selain itu, BNPB menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan antara Pemerintah Pusat dan daerah, pemutakhiran kajian risiko bencana, serta pelibatan akademisi dan para ahli kebencanaan.
Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat mitigasi jangka panjang, termasuk penanganan pendangkalan sungai, sehingga risiko bencana hidrometeorologi dapat ditekan dan kejadian serupa tidak terus berulang. (H14/DISKOMINFO SUMUT)
