Diduga Lalai SOP, Kebun PTPN IV Tanah Raja Diserang Hama Masif, Produksi Terancam Anjlok
sentralberita | Serdang Bedagai ~ Kondisi memprihatinkan melanda aset negara perkebunan kelapa sawit yang dikelola PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) Regional 1 Kebun Tanah Raja di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara.
Berdasarkan hasil investigasi dan pantauan di lapangan, Kamis (1/10/2026), perkebunan tersebut tengah menghadapi serangan masif Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) atau hama tanaman.
Serangan hama utama diduga adalah ulat kantong dan ulat api yang telah merusak tajuk pelepah dan daun tanaman sawit secara eksponensial di sejumlah blok afdeling, termasuk indikasi penyebaran di Afdeling V PTPN IV Kebun Tanah Raja.
Kondisi ini memicu kekhawatiran besar karena tidak hanya mengancam keberlangsungan tanaman produktif, tetapi juga dipastikan mengakibatkan penurunan drastis tonase produksi tandan buah segar (TBS) yang berdampak langsung pada kerugian finansial korporasi.
Dugaan sementara, meluasnya wabah hama ini akibat kelalaian serius dari jajaran manajemen operasional dalam menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) perlindungan tanaman, khususnya terkait pelaksanaan Sensus Hama Berkala.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Exco Partai Buruh Kabupaten Serdang Bedagai, S. Sitorus, SP., Senin (5/10/2026), angkat bicara.
“Hama yang sudah menyerang perkebunan, khususnya kebun kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tanah Raja tersebut itu bisa mengurangi produksi panen,” ucap S. Sitorus kepada wartawan.
Menurutnya, serangan Ulat Pemakan Daun Kelapa Sawit (UPDKS) yang tak terkendali menyebabkan defoliasi atau habisnya daun, yang merusak proses fotosintesis dan berujung pada penurunan produksi buah hingga puluhan persen.
“Ini jelas merugikan. Keterlambatan respons penanganan serta ketiadaan tindakan pengendalian preventif terukur membuat kepadatan populasi ulat kantong melonjak tajam melewati ambang batas ekonomi sebelum sempat diisolasi,” jelasnya.
Ia menegaskan, perkebunan kelapa sawit PTPN IV merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga setiap pembiaran kerusakan aset dikategorikan sebagai tindakan yang mencederai akuntabilitas publik.
“Bahkan jika hal ini disengaja, maka pihak manajemen diduga lalai dalam mengendalikan OPT ini sesuai Pasal 67 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan,” tegas S. Sitorus.
Sementara itu, upaya konfirmasi telah dilakukan kepada pihak manajemen.
Manajer PTPN IV Kebun Tanah Raja, Djoel Irwin, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp Selasa (6/10/2026), dengan pertanyaan, berapa jumlah luas yang diduga di serang hama tersebut dan sejauh mana untuk penanganan hama tanaman tersebut.
Namun hingga berita ini ditayangkan tidak memberi jawaban.
Terpisah, Humas PTPN IV Kebun Tanah Raja, Leni, saat dikonfirmasi pertanyaan yang sama melalui WhatsApp, Selasa (6/10/2026), juga tidak memberikan jawaban.
Hingga kini, publik masih menunggu langkah konkret manajemen PTPN IV Regional 1 Kebun Tanah Raja dalam mengendalikan wabah UPDKS tersebut guna menyelamatkan aset negara dari kerugian yang lebih besar. (SB/ARD)
