Tidak Strategis dan Terus Merugi, Pensiunan Perkebunan : Danantara Perlu Tinjau Ulang Holding PTPN Group
sentralberita | Medan ~ Kalangan masyarakat khususnya karyawan hingga pensiunan perkebunan mempertanyakan bahkan mempersoalkan keberadaan Holding PTPN Group oleh Kementerian BUMN. Upaya menggabungkan PTPN yang semula ada 14 PTPN tersebut dianggap banyak pihak sebagai upaya yang tidak strategis malahan membuat kemunduran bahkan merugikan PTPN itu sendiri.
“Pasalnya dalam hal pengawasan justru kian melemah karena disetiap PTPN diubah menjadi anak usaha bahkan hanya sebatas regional. Hal ini tentu mengurangi kewenangan dan memperlemah sektor pengawasan,” kata seorang pensiunan perkebunan di PTPN III, Drs HN Serta Ginting kepada wartawan di Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Serta Ginting yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nasional (FKPPN) menyatakan, penggabungan PTPN juga tidak melihat sisi kultur dan sosial seperti yang tertera dalam Tridharma Perkebunan. Saat ini PTPN cenderung mengejar profit, tidak memikirkan sosial, budaya dan kearifan lokal.
” Banyak pihak menilai masuknya pihak eksternal sebagai direksi perlahan mempengaruhi kultur budaya di perkebunan plat merah tersebut,” kata Serta Ginting yang juga mantan Anggota DPR RI.
“Salahsatu sosok yang sejak awal menolak digabungkannya 14 PTPN menjadi 1 PTPN atau istilahnya Holding PTPN adalah HN. Serta Ginting,” imbuhnya menegaskan..
Lebih lanjut Serta Ginting menilai bahwa apa yang dilakukan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) diakhir masa jabatannya pada waktu dengan kebijakan menggabungkan 14 PTPN menjadi 1 PTPN dinilai suatu kebijakan keliru
“Kalo pihak Danantara mau mengaudit secara seksama maka akan terlihat betapa makin bobroknya kondisi PTPN saat ini yang dipecah kembali berubah menjadi 3 sub Holding,” kata Serta Ginting yang menduduki jabatan sebagai ketua umum Serikat Pekerja.
Dijelaskan, ada beberapa contoh saja yang perlu diaudit oleh Danantara secara seksama. Yaitu, sebut Serta Ginting, luas lahan HGU sebelum dan sesudah digabungkan, jumlah pekerjanya, hasil produksinya dan yang paling mencolok adalah besaran deviden ke negara.
“Dulu masing-masing PTPN berkompetisi mengejar laba setinggi-tingginya karyawan dikasih bonus, dan sebagian disetor ke negara dengan nilai bervariasi. “Tapi sekarang dari total PTPN justru Holding hanya bisa setor dan meraup laba yang tidak seberapa,”ungkap Serta Ginting kesal.
Diketahui bersama bahwa pasca digabungkannya PTPN dalam Holding PTPN, publik melihat persoalan pertanahan dan perubahan komoditi tanaman kerap menjadi persoalan, kasus lahan eks PTPN 2. Kasus tuntutan masyarakat terkait konversi tanaman teh ke kelapa sawit di Simalungun, serta di Jawa Barat semua menjadi daftar kelam perjalanan PTPN hingga saat ini.
“Terlebih lagi peristiwa hukum yang menyeret petinggi PTPN termasuk d
Direktur utama PTPN Begitu juga terkait kasus gula, dan yang terbaru kasus penjualan lahan PTPN 2 .” Dulu PTPN banyak membina sosial seni dan olahraga, dimana sarana olahraga dikelola dengan baik, sarana pramuka juga dikelola dengn baik. Selain itu jenjang karier dikelola dengan tepat, pendekatan ke masyarakat sekitar PTPN juga terjalin erat. Inilah yang saat ini hilang,, Saya sebagai orang lama di PTPN tentu rindu sekali dengan era era tersebut,”ungkap Serta Ginting berkaca kaca seolah menahan sedih terhadap kondisi PTPN saat ini.
Oleh karena itu Serta Ginting tegas meminta kepada Danantara yang saat ini dipercaya sebagai Badan Usaha yang membawahi BUMN untuk meninjau ulang penggabungan PTPN dan meminta agar dikembalikan seperti semula. “Saya minta dan mohon kepada Bapak Presiden Prabowo melalui Danantara agar kebijakan penggabungan PTPN di era Presiden SBY dapat ditinjau ulang dan dikembalikan seperti era Presiden Soeharto yakni ada 14 PTPN yang saling berkompetisi membawa kesuksesan dan berkontribusi ke negara.. (01/red)
