Bupati Tapteng Ancam Stop Distribusi Air ke Sibolga, Kalangan Pemuda : Masinton Jangan Tabuh “Genderang Perang” di Masyarakat

sentralberita|Medan ~ Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, menegaskan seluruh sumber air yang berasal dari wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah (TapTeng) harus dikelola oleh PDAM Mual Nauli TapTeng. Bupati Masinton menyampaikan itu saat meninjau Embung PDAM Mual Nauli TapTeng di Desa Sipan, Kecamatan Sarudik, Minggu (25/1/2026).

Pernyataan Bupati Masinton yang telah beredar di sejumlah media tersebut langsung menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat Tapteng dan Kota Sibolga. Bahkan kalangan masyarakat di kedua daerah itu umumnya menilai pernyataan orang nomor satu di Pemkab. Tapteng tersebut terkesan bernada ancaman.

Sebab secara tidak langsung menunjukkan bahwa Pemkab Tapteng akan menstop distribusi air bersih dari Tapteng ke Sibolga yang selama ini dikelola oleh PDAM Tirta Nauli Pemko Sibolga. “Bupati Tapteng jangan menunjukkan kelemahannya sebagai kepala daerah. Pertama, apakah Bupati Tapteng tidak tahu bahwa sungai Sarudik itu merupakan kewenangan dari provinsi dalam hal ini Pemprovsu,”kata seorang warga Tapteng yang mengaku bernama Timbul Pasaribu, yang kesehariannya seorang security di Kota Medan.

Selain itu, lanjut dia, apakah Bupati tidak mengetahui bahwa masuknya distribusi air dari Tapteng tersebut selama ini telah terjalin kerjasama dengan Pemko Sibolga, Sesuai dengan perjanjian adalah bagi deviden (keuntungan) dan perjanjian tersebut dilaksanakan antara Direktur PDAM kedua daerah serta disaksikan kedua kepala daerahnya masing-masing dan berlaku selama 5 tahun, yang terakhir perjanjiannya 2024 hingga 2029.

“Memang kita ketahui wilayah jaringan distribusi air yang dialirkan untuk warga Kota Sibolga berasal dari Kabupaten Tapteng. Namun ingat lahan pengelolaan air maupun instalasi atau jaringan pipanya selama ini dibangun dan kepunyaan dari Pemko Sibolga,”katanya

Atau supaya lebih jelas, sebut dia, kalau tidak salah, adalah : Pertama ; Water Treatment Plan (WTP) milik PDAM Tirta Nauli Sibolga di Sarudik Kabupaten Tapteng ada 5 IPA (Instalasi Pengolahan Air) yang dibangun pada Tahun : 1). Tahun 1928 (Masa Belanda) Untuk melayani Sibolga, 2), Tahun 1976, 3). Tahun 1981 4). Tahun 1995, dan 5),Tahun 2007. Dengan Demikian WTP PDAM Tirta Nauli Sibolga di Sarudik Kabupaten Tapteng sudah ada sejak zaman Belanda.

Kedua, papar dia, lahan WTP PDAM Tirta Nauli Sibolga di Sarudik Kabupaten Tapteng serta jaringan pipa distribusinya adalah dimiliki atau aset Pemko Sibolga “Bahkan pemeliharaan jalan serta jembatan menuju PDAM Tirta Nauli Sibolga di Sarudik Kabupaten Tapteng ada pada Dinas PUPR Kota Sibolga,” tegas pemuda yang rajin membaca ini.

Ditempat yang sama seorang warga lainnya yang berasal dari Tapteng serta mengaku bernama Rian Halawa seorang Mahasiswa dan sambil bekerja Outsourcing yang sama-sama di Kota Medan ini menyampaikan perlu juga diketahui dengan adanya distribusi air melalui jaringan atau saluran pipa yang dibangun langsung oleh PDAM Tirta Nauli Sibolga yang melintasi wilayah Tapteng, bukan berarti hal itu gratis.

Namun Pemko Sibolga telah membayar kontribusinya ke Tapteng yang disebut-sebut senilai Rp100 juta lebih setiap tahunnya ke kas PDAM Mual Nauli Tapteng, yang dimulai tahun 2024. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya langsung ke kas daerah Pemkab Tapteng. “Itupun kalau saya tidak salah, kontribusi tersebut bisa dipastikan akan naik setiap tahunnya,” kata pemuda yang gemar mengikuti perkembangan daerahnya.

Sementara, Timbul Pasaribu menambahkan bahwa sepengetahuannya PAD dari PDAM Mual Nauli Tapteng sendiri dikabarkan setiap tahunnya hanya sebesar Rp300 juta. “Tiga ratus juta tersebut sudah termasuk disitu senilai seratus juta lebih kontribusi yang diberikan dari Pemko Sibolga,” sebutnya.

Jadi, sebut Rian Halawa, jika alasan Bupati menyetop distribusi air PDAM Tirta Nauli Sibolga yang diambil dari wilayah Sarudik Kabupaten Tapteng, didasari untuk meningkatkan PAD daerahnya maka hal itu merupakan keliru.

“Karena dipastikan kontribusi yang diberikan Sibolga akan tidak ada lagi, yang selama ini Pemkab Tapteng tidak keluar biaya sebab hanya sebatas melintas saja pipa distribusi kepunyaan Tirta Nauli. Selain itu, PDAM Tirta Nauli sendiri kabarnya menyalurkan airnya sama sekali bukan diperuntukkan langsung untuk warga Tapteng, dan kalau pun ada, kemungkinan besar hanya sebatas untuk warga di dua kelurahan yang berada di perbatasan Kabupaten Tapteng dengan Kota Sibolga. Itupun bisa dipastikan tidak begitu banyak,” katanya.

“Kita ingin lihat apakah Bupati Masinton sanggup nantinya membangun instalasi atau jaringan pipa sendiri, yang diketahui biayanya dipastikan sangat besar,” katanya lagi menambahkan.

Maka dari itu, kalangan warga Tapteng dan Sibolga mengingatkan kepada Bupati Masinton, jangan membuat atau menabuh “genderang perang” konflik masyarakat di kedua daerah tersebut dan “Kita tidak ingin pernyataan Masinton tersebut nantinya berimbas seperti persoalan pemakaian plat kendaraan BK (Sumut) dan BL (Aceh). Yakni membuat gaduh di tengah-tengah masyarakat kedua daerah tersebut”, kata seorang warga lainnya ditempat yang terpisah dan mengaku bernama Febri Malau seraya mengimbau kepada seluruh warga Tapteng dan Sibolga untuk tetap tenang serta tidak terjadi gesekan hanya dikarenakan opin sang Bupati.Tapteng.

“Karena kedua daerah ini adalah dua daerah bersaudara yang tidak bisa dipisahkan seperti mata uang logam dan saling membutuhkan dalam kehidupan sehari-hari,”tambah Febri yang seorang pemuda yang hanya tamat SMP dan bekerja sebagai mekanik sepeda motor tersebut.

Sebelumnya diberitakan di media, Masinton menyatakan bahwa pengelolaan sumber air yang selama ini dialirkan dan dimanfaatkan di luar wilayah Tapteng, termasuk ke Kota Sibolga, ke depan akan diambil alih oleh PDAM Mual Nauli Tapteng. Menurutnya, hal tersebut merupakan hak daerah karena sumber air berada di wilayah administrasi Tapanuli Tengah.

“Semua sumber air yang berasal dari Tapteng harus dikelola oleh PDAM Mual Nauli Tapteng. Ke depan, air yang sumbernya dari Tapteng tetapi dialiri atau dikelola di luar Tapteng, akan kita ambil alih pengelolaannya, karena sumbernya dari Tapteng,” tegas Masinton.

Ia menilai, selama ini pemanfaatan sumber air dari Tapteng belum memberikan dampak signifikan bagi daerah, khususnya dalam hal peningkatan pendapatan dan pelayanan air bersih bagi masyarakat setempat.

Disinggung mengenai kontribusi yang diterima Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dari pengelolaan sumber air tersebut, Masinton mengakui memang ada, namun nilainya sangat kecil dan tidak sebanding dengan potensi yang dimiliki.“Kontribusi itu ada, tapi sangat sedikit sekali,” ujarnya lugas.

Masinton menambahkan, penataan ulang pengelolaan sumber daya air ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), serta memastikan kebutuhan air bersih masyarakat Tapteng dapat terpenuhi secara optimal. Peninjauan Embung Mual Nauli tersebut juga dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur penyaluran air sekaligus mengevaluasi kendala teknis yang masih dihadapi PDAM Mual Nauli dalam pengelolaan air bersih dari hulu hingga ke masyarakat. ( R).