Borok Anggaran Dinkes Labura Terbongkar! GU Ratusan Juta Mengalir ke Rekening Pribadi, Jejak Kegiatan Diduga “Fiktif Total”

Kantor Dinas Kesehatan Labura.

sentralberita | Labuhanbatu Utara — Aroma dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) semakin menyengat. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memunculkan dugaan kuat adanya pencairan Ganti Uang (GU) bernilai ratusan juta rupiah yang dialirkan ke rekening pribadi Bendahara, meski daftar kegiatan yang menjadi dasar pencairan diduga tidak pernah berlangsung satu pun.

Laporan audit BPK menyebutkan secara tegas bahwa sejumlah GU dicairkan tanpa bukti pelaksanaan, tanpa dokumen pertanggungjawaban, bahkan tanpa jejak output. Sejumlah kegiatan yang seharusnya menjadi dasar GU ditemukan dalam kondisi “kosong melompong”.

“Tidak ditemukan bukti pelaksanaan kegiatan yang memadai,” tulis BPK dalam temuan investigatifnya. Sebuah kalimat yang biasanya hanya muncul ketika dugaan penyimpangan dianggap serius dan terstruktur.

Dari penelusuran auditor, setidaknya 10 kegiatan GU yang tercantum dalam dokumen internal hanya sebatas judul. Tidak ada laporan kerja, tidak ada foto, tidak ada daftar hadir, tidak ada bukti transaksi. Namun, dana GU tetap cair.

Lebih tajam lagi, BPK menemukan GU dicairkan berulang kali meski tidak ada bukti kegiatan, aliran dana masuk ke rekening bendahara tanpa evaluasi ketat, mekanisme verifikasi internal diduga macet total, tidak ada korelasi antara jumlah dana yang dicairkan dan output yang seharusnya dihasilkan.

Situasi ini memunculkan dugaan publik bahwa yang disebut “kegiatan” selama ini hanya tulisan di kertas, sementara dananya benar-benar mengalir keluar.

Deny Munthe, salah seorang tokoh pemuda Kualuhhulu yang dikenal cukup kritis menyebutkan bahwa pola yang terungkap tampak terlalu rapi untuk dianggap sebagai kesalahan administratif biasa.

“Kalau satu kegiatan tidak ada buktinya, itu bisa disebut lalai. Tapi kalau belasan kegiatan kosong dan uang tetap cair, itu sudah mengarah pada dugaan pola sistematis,” ujarnya.

Ia menegaskan, masalah ini bisa berkembang menjadi temuan yang masuk kategori potensi kerugian negara apabila tidak segera ditindaklanjuti.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Kesehatan baik dari Kepala Dinas, Hj. Jannah SKM, MM, Sekretaris, Surya Doni S.farm, Apt dan Kasubbag Keuangan, Rival belum memberikan keterangan resmi.

Kebisuan ini membuat publik semakin mencurigai adanya persoalan besar yang sedang ditutupi.

“Kalau tidak salah, harusnya simpel: tampil dan jelaskan. Tapi sampai sekarang sunyi,” ujar Tono Tambunan, Ketua Forum Komunikasi Peduli Pelayanan Nasional (FKP2N) Sumut yang mengikuti perkembangan temuan BPK tersebut.

Mengingat nilai GU yang diduga menguap mencapai ratusan juta rupiah, berbagai pihak mendesak agar pimpinan daerah tidak menutup mata.

BPK telah membunyikan alarm keras. Masyarakat kini menuntut pemerintah daerah, inspektorat, hingga aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan tersebut secara terbuka.

“Jika dana publik mengalir tanpa kegiatan, itu bukan hanya masalah administratif, itu masalah integritas,” jelas Tono gamblang. (SB/FRD)