Rapat Paripurna DPRD Sergai Bahas Pendapat Akhir Fraksi PDIP Terhadap RAPBD 2026
sentralberita | Serdang Bedagai ~ Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025 dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 digelar di Gedung DPRD Sergai, Kecamatan Sei Rampah, Rabu (26/11/2025). Rapat berlangsung tertib dengan pemaparan pandangan dari seluruh fraksi, termasuk Fraksi PDI Perjuangan yang menyampaikan sejumlah catatan penting terkait arah kebijakan fiskal daerah.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Darius Tarigan, menyampaikan bahwa pihaknya telah bekerja maksimal dalam proses pembahasan anggaran bersama Badan Anggaran DPRD. Ia menegaskan seluruh anggota fraksi terlibat aktif dalam rapat internal maupun rapat kerja dengan pemerintah daerah guna memastikan rancangan APBD 2026 tersusun secara matang dan berpihak kepada masyarakat.
Menurut Darius, pandangan dan rekomendasi fraksi merupakan hasil serap aspirasi dari kader-kader PDIP di lapangan yang rutin berinteraksi dengan masyarakat dalam berbagai kegiatan partai. “Dari masukan yang kami himpun, Fraksi PDI Perjuangan memahami bahwa pengelolaan APBD 2026 harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” ujarnya dalam penyampaian pendapat akhir.
Dalam laporannya, Fraksi PDIP menyampaikan beberapa poin penting. Pertama, fraksi memahami adanya efisiensi dan penurunan pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2026. Kondisi tersebut berdampak pada penyesuaian belanja daerah, sehingga pemerintah diminta menjaga keseimbangan fiskal agar program pembangunan tetap berjalan stabil.
Kedua, Fraksi PDIP menyoroti bahwa nilai rancangan APBD Sergai Tahun 2026 tercatat sebesar Rp1.508.750.795.274. Anggaran tersebut diharapkan dapat dikelola secara optimal sehingga program-program prioritas yang menyentuh kepentingan masyarakat dapat terlaksana secara efektif.
Ketiga, fraksi meminta pemerintah daerah meningkatkan kinerja dalam pengelolaan anggaran, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta layanan publik yang berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Kepentingan publik harus menjadi prioritas utama dalam setiap alokasi anggaran,” tegas Darius.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan berharap pemerintah daerah menjadikan rekomendasi tersebut sebagai rujukan dalam implementasi APBD 2026. Fraksi menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang tepat sasaran agar manfaat pembangunan dapat dirasakan merata oleh seluruh masyarakat Serdang Bedagai.
Dengan penyampaian pandangan akhir itu, pembahasan RAPBD 2026 memasuki tahap akhir sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, yang nantinya menjadi acuan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sergai pada tahun mendatang. (SB/ARD)
