Pemkab Toba Terima Nilai Kepatuhan Standar Atas Pelayanan Publik dari Ombudsman RI

sentralberirita|Medan~Pemerintah Kabupaten Toba menerima Hasil Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik untuk Tahun 2022 dari Ombudsman Republik RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Acara terima hasil penilaian tersebut dilaksanakan, Kamis, (26/01/2023), di kantor perwakilan Ombudsman RI Sumut Jalan Sei Besitang Nomor 3 Medan.

Rapor tersebut diterima langsung oleh Bupati Toba, Poltak Sitorus dari Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumut, Abyadi Siregar, disaksikan Pimpinan Ombudsman RI Dadang S Suharmawijaya dan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumut, Abyadi Siregar, dalam sambutannya menegaskan bahwa pemenuhan standar pelayanan publik merupakan kewajiban bagi penyelenggara pelayanan publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Bahwa Standar Pelayanan Publik adalah hal dasar yang wajib dipatuhi oleh penyelenggara pelayanan publik. Karena itu, Ombudsman melakukan penilaian untuk mengukur sejauh mana tingkat kepatuhan penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi standar yang menjadi hak masyarakat. Penilaian terhadap standar kepatuhan itu sendiri dilakukan dengan tujuan untuk perbaikan dan penyempurnaan kebijakan publik dalam rangka mencegah maladministrasi.

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan Ombudsman didapat sebanyak 16 pemda masuk dalam kategori Predikat Kepatuhan Tinggi (zona Hijau), 13 pemda di zona Kuning (predikat kepatuhan sedang), dan 5 pemda berada pada zona Merah (predikat kepatuhan rendah).

Untuk Kabupaten Toba sendiri saat ini beroleh indeks nilai 70,65 dan berada di zona Kuning, yang sebelumnya berada di zona Merah.
Dengan perolehan indeks nilai tersebut, Kabupaten Toba mendapatkan peningkatan penilaian menuju 100 persen angka nilai kepatuhan standard pelayanan publik terhadap seluruh pemda yang terdata di Sumut.
Dalam Perspektif Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik untuk tahun 2022 yang telah dilakukan Ombudsman RI tegas Abyadi.

Salah seorang anggota Ombudsman RI, Dadang S Suharmawijaya menjelas tentang banyaknya variabel dalam metodologi terhadap penilaian Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilakukan Ombudsman bagi pemda, lembaga, dan kementerian untuk menentukan predikat kepatuhan dan pemeringkatan kepatuhan.

Pemberian predikat kepatuhan dan peningkatan, ucap Dadang.

Sementara Gubsu Edy Rahmayadi dalam sambutannya dengan tegas meminta agar daerah yang masih berada di zona kuning dan merah supaya memperbaiki pelayanannya.

Disela-sela acara ini, Ombudsman RI menyampaikan ucapan selamat atas penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Sumut yang berhasil meraih predikat ke-5 terbaik se-Indonesia kategori pemerintah provinsi. Penghargaan diserahkan langsung oleh pimpinan Ombudsman RI Dadang S Suharmawijaya kepada Gubsu Edy Rahmayadi.

Diharapkan dengan penghargaan tersebut Pemprov termotivasi untuk terus meningkatkan penata layanan bagi masyarakat .(SB/MPS)