Unjuk Rasa Hentikan Angkutan Ilegal Perkotaan di DPRD Sumut
sentralberita| Medan-Forum Peduli Proses Hukum Indonesia yang terdiri dari Angkutan Lima Gabungan Binjai melakuan unjuk rasa di DPRD Sumut, Senin (30/5/2022) meminta cabut dan hentikan angkutan illegal perkotaan PT RMC 120P dan pungli PT Jasa Raharja cabang Sumut.
Dalam pernyataan sikapnya menolak keras beroperasinya angkutan perkotaan dan pungkutan liar dana pertanggung wajib kecelakaan penumpang dari angkutan umum saat membayar pajak kenderaan bermotor setiap tahun. Angkutan perkotaan PT RMC 120P Binjai Lubuk Pakam secara illegal tanpa persyaratan dalam Permenhub RI nomor 15 tahun 2019.
Iuran wajib penumpang enderaan bermotor umum tidak termasuk dalam tarif/ongkos dan kupon iuran wajib penumpang diterbitkan oleh Meneri Keuangan sebesar enam puluh rupiah sekali perjalan yang harus dikutip dari penumpang kenderaan bermotor umum oleh petugas perusaan.
Diduga keras angkutan perkotaan PT RMC 120P dan pungutan liar PT Jasa Raharja cabang Sumut adalah kejahatan luar biasa yang telah merugikan hajat hidup orang banyak, demikian antara lain pernyataan dengan juru orasi Boasa Simanjuntak yang dihadiri Berkat Lauli dari Komisi B DPRD Sumut.
Berkat Lauli yang menerima pengunjuk rasa memberikan asprasinya ke DPRD Sumut. “Pungli tak bisa berlaku di negara ini, nanti akan kita uji melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dihadapan bapak ibu sekalian yang akan kami undang, DPRD Sumut saat ini tak mau ada rakyat yang dirugikan,”ujarnya.
Selanjunya lima orang perwakilan pengunjuk rasa melakukan pertemuan di DPRD Sumut untuk mendengar penjelasan yang lebih konkrit terhadap aspirasi. (SB/01)
