Diberhentikan Secara Hormat, Kursi Dirut BPODT Masih Kosong
sentralberita | Toba ~ Kekosongan jabatan Direktur Utama di tubuh Badan Pelaksana Otorita Danau Toba kian menuai sorotan publik. Hingga pertengahan April 2026, posisi strategis tersebut belum juga terisi, menyusul berakhirnya masa jabatan Jimmy Bernando Panjaitan pada 25 Maret 2026.
Ironisnya, bukan hanya belum ada pejabat definitif, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata Republik Indonesia juga belum menunjuk pelaksana tugas (Plt). Kondisi ini dinilai sebagai bentuk kelalaian serius dalam pengelolaan kawasan strategis nasional yang selama ini digadang sebagai destinasi pariwisata super prioritas, kawasan Danau Toba.
Padahal, landasan hukum terkait pengangkatan pimpinan BPODT telah diatur jelas dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016, yang menetapkan masa jabatan direktur utama selama lima tahun. Sementara itu, pemberhentian Jimmy Panjaitan secara resmi tertuang dalam Keputusan Menteri Pariwisata Nomor SK/17/HK.01.02/MP/2026.
Penolakan terhadap figur lama sebelumnya juga telah mencuat dari masyarakat. Warga Kecamatan Ajibata, yang diwakili delapan kepala desa dan satu kelurahan, secara terbuka menolak perpanjangan masa jabatan Jimmy Panjaitan. Aspirasi tersebut bahkan telah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPRD Toba.
Juru bicara masyarakat, Tamba Tua Sirait, menegaskan bahwa kepemimpinan sebelumnya dinilai belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat sekitar kawasan Danau Toba.
“Sudah jelas kami sampaikan di hadapan dewan. Kami menolak perpanjangan maupun pengangkatan kembali Jimmy Panjaitan. Kinerja selama ini tidak menunjukkan hasil yang nyata,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga mengkritik lambannya respons pemerintah pusat dalam mengisi kekosongan jabatan tersebut. Ia mendesak Menteri Pariwisata untuk segera mengambil langkah tegas.
“Jangan main-main mengurus kawasan Danau Toba. Segera lakukan rekrutmen atau, jika tidak mampu dikelola dengan serius, lebih baik dibubarkan saja. Kami masyarakat di sekitar Kaldera tidak merasakan manfaat signifikan—perkembangannya stagnan,” ujarnya.
Kekosongan kursi Dirut BPODT kini menjadi ujian serius bagi pemerintah pusat. Jika terus dibiarkan, kondisi ini tidak hanya berpotensi memperlambat pembangunan, tetapi juga dapat menggerus kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam mengembangkan destinasi unggulan pariwisata nasional khususnya Danau Toba.
