“Siapa Mengendalikan Dinkes Labura?” GU Diduga Raib Ratusan Juta, Publik Menuding Ada Pembiaran Sistematis di Level Pejabat Puncak
sentralberita | Labuhanbatu Utara ~ Skandal GU Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) kini berubah menjadi badai besar yang siap menghantam kredibilitas pejabat di dalamnya. Temuan BPK yang mengungkap dugaan pencairan GU ratusan juta rupiah tanpa satu pun kegiatan nyata membuat publik bertanya keras, “Siapa sebenarnya yang mengendalikan Dinkes Labura?”
Temuan BPK, yang biasanya baru muncul pada temuan berat dan serius, menyebutkan 10 kegiatan GU hanya ada judulnya, tanpa jejak pelaksanaan, dokumen pertanggungjawaban nyaris nihil, pencairan dana tetap jalan, meski kegiatan tidak pernah terlihat wujudnya.
Aliran dana yang masuk ke rekening pribadi bendahara, meski tanpa kegiatan, dianggap terlalu mulus untuk sekadar dianggap kelalaian.
Dalam pusaran polemik ini, tiga pejabat menjadi pusat perhatian publik karena memegang posisi yang sangat strategis dalam pengawasan anggaran, yakni : Kepala Dinas, Hj. Jannah SKM, MM, Sekretaris, Surya Doni S.Farm, Apt dan Kasubbag Keuangan, Rival.
Ketiganya dianggap publik sebagai pihak yang paling tahu jalur pencairan GU dan paling bertanggung jawab memastikan anggaran hanya keluar untuk kegiatan riil.
Jika kegiatan tidak pernah dilaksanakan namun pencairan terus mengalir, publik pun mempertanyakan keras, “Benarkah para pejabat ini tidak tahu apa-apa?” atau justru “Pengawasan sengaja dibiarkan longgar?”. Dua-duanya sama berbahayanya bagi keuangan daerah.
Tokoh masyarakat Kualuh Hulu, Deny Munthe, menilai pola yang diungkap BPK bukan pola kesalahan biasa.
“Kalau hanya satu kegiatan tanpa bukti, itu bisa kelalaian. Tapi kalau berulang, belasan kali, dan tetap cair, itu sudah menjadi pola. Dan pola itu pasti diketahui pejabat yang berwenang,” tegasnya.
Beberapa pihak menilai bahwa pola itu terlihat rapi, berulang, dan konsisten, sehingga menimbulkan dugaan bahwa pengawasan internal tidak berjalan, atau bahkan dibiarkan tidak berjalan.
Publik juga mulai resah dengan bisu totalnya pejabat Dinkes. Kepala Dinas tidak bicara, Sekretaris tidak muncul, bahkan Kasubbag Keuangan bungkam total.
Ketiganya seperti menutup rapat pintu transparansi, membuat masyarakat bertanya apa yang sedang coba disembunyikan.
“Sunyi seperti ini bukan hal biasa. Kalau mereka yakin tidak salah, mereka harusnya paling depan memberikan klarifikasi,” kata Tono Tambunan dari FKP2N Sumut.
Diamnya pejabat justru memperbesar kecurigaan bahwa ada persoalan serius yang belum diungkap.
Temuan BPK sudah memunculkan indikasi kuat adanya pencairan tanpa verifikasi, GU cair berulang, kegiatan yang tidak pernah terlaksana, dokumen yang diduga sengaja tidak dibuat.
Temuan ini tentu harus ditindaklanjuti oleh Inspektorat, Pemerintah Kabupaten dan Aparat Penegak Hukum, karena publik khawatir kasus ini berpotensi menyeret anggaran kesehatan Labura ke jurang kerugian negara.
Masyarakat menuntut agar proses investigasi tidak berhenti hanya pada bendahara.
Pengawasan di level pimpinan dinilai tidak boleh luput dari penyelidikan. “Dinkes itu jantung pelayanan kesehatan. Kalau jantungnya bocor, masyarakat yang akan sakit,” tegas Tono.
Publik kini menunggu langkah tegas pemerintah kabupaten. Sebab selama pejabat Dinkes memilih diam, kecurigaan di masyarakat akan terus membesar dan membenamkan reputasi dinas tersebut semakin dalam. (SB/FRD)
