DPD IMM Sumut Gelar FGD “Feminist Emergency Response” untuk Rumuskan Rekomendasi Perlindungan Perempuan dalam Situasi Bencana
sentralberita| Medan~Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Sumatera Utara periode 2024 – 2026 resmi membuka rangkaian kegiatan forum group Discussion dengan tema “feminist Emergency Response: perlindungan perempuan dalam situasi bencana di Sumatera Utara”. Kegiatan ini diselenggarakan para Rabu, 10 December 2025, bertempat di gedung pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara pukul 14:15 WIB hingga selesai.
Kegiatan ini menjadi ruang dialog strategis yang mengangkat isu perlindungan perempuan sebagai kelompok rentan dalam penanganan bencana, sekaligus menyoroti kebutuhan kebijakan yang lebih responsif gender di Sumatera Utara.
Diskusi berlangsung dengan menghadirkan sejumlah narasumber yang memiliki kompetensi dibidangnya antara lain, Merly Rouli Saragih (Anggota DPRD Sumatera Utara), Dr. Atikah Rahmi S.H.,M.H (wakil dekan III Fakultas hukum UMSU) dan Irsan armadi S.H.,M.Si.,M.H (sekertaris MDMC SUMUT).
Dalam diskusi ini, para narasumber menyoroti sejumlah poin penting seperti, minimnya standar keamanan dan layanan khusus perempuan di lokasi pengungsian, pentingnya penerapan pendekatan gender responsive disaster management dan perlunya optimalisasi regulasi UU Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan UU TPKS dalam konteks situasi darurat.
Para narasumber juga menegaskan bahwa pendekatan feminis dalam respon kebencanaan bukanlah isu sektoral, melainkan kebutuhan dasar untuk menjamin keselamatan, martabat dan hak perempuan dalam setiap fase penanganan bencana.
Ketua panitia, Tamara Rizki menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat “FGD ini bukan sekedar diskusi, tetapi titik awal bagi IMM Sumatera Utara untuk membangun gagasan dan aksi nyata dalam memperjuangkan perlindungan perempuan dalam situasi bencana, serta ini merupakan langkah tegas dalam penyusunan roadmap perlindungan perempuan dalam bencana”. Tegasnya.
DPD IMM Sumatera Utara berkomitmen untuk terus mengawal isu-isu kemanusiaan, kebencanaan dan kesetaraan gender sebagai bagian dari dakwah intelektual dan gerakan sosial yang berkemajuan. (Tamara)
