Tinjau SPPG, Ketua DPRD Sergai Pantau Proses Pemerataan Penerima Manfaat Program MBG
sentralberita | Serdang Bedagai ~ Ketua DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, Togar Situmorang, meninjau langsung proses pemerataan dan sinkronisasi data penerima manfaat pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Peninjauan tersebut dilakukan di SPPG Pasar Rodi, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Rabu (19/11/2025).
Togar menyebut, pemerataan penerima manfaat ini merupakan instruksi Badan Gizi Nasional (BGN) yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia untuk meningkatkan ketepatan layanan. “Hasil pemantauan menunjukkan bahwa proses pemerataan antar-SPPG menjadi bagian dari upaya nasional untuk memaksimalkan pelayanan terhadap para penerima manfaat,” ujarnya.
Ia mengakui, proses penyesuaian ini berdampak pada beberapa sekolah yang sementara waktu tidak mendapatkan paket MBG. Namun Togar memastikan layanan akan kembali normal setelah SPPG yang ditetapkan mulai beroperasi. “Kondisi seperti ini tidak hanya terjadi di Sergai, tetapi juga di berbagai daerah di Sumut dan nasional,” tegasnya.
Plt Kepala SPPG Pasar Rodi, Azri, didampingi Akuntan Zahra, menjelaskan bahwa sebelum pemerataan terdapat sekitar 3.900 penerima manfaat. Setelah sinkronisasi, jumlahnya menjadi 3.100 yang terdiri dari pelajar serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (B3) dari 20 sekolah tingkat TK, SD, hingga SMA negeri maupun swasta.
Sementara itu, Kepala SPPG Kota Galuh 1 Kecamatan Perbaungan, Enda Hernalita Barus, menyebutkan jumlah porsi sebelum pemerataan mencapai 3.790 dan melayani 13 sekolah serta satu Posyandu Seroja. Usai penyesuaian, porsi turun menjadi 2.540 dan melayani 11 sekolah.
Koordinator BGN Wilayah Sergai, Nurhasanah Ritonga, menjelaskan bahwa mekanisme pemerataan mengacu pada SK Nomor 244 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga juknis Program MBG. Aturan tersebut menetapkan satu SPPG hanya boleh melayani maksimal 3.000 penerima manfaat, terdiri atas 2.500 peserta didik dan 500 kelompok 3B, dengan syarat memiliki chef bersertifikat. Apabila belum memiliki chef bersertifikat, kapasitas diturunkan menjadi maksimal 2.500.
Berdasarkan regulasi itu, beberapa kecamatan di Sergai telah melaksanakan pemerataan melalui koordinasi antara pihak BGN wilayah, ketua kelompok, kepala SPPG, serta disaksikan camat, kapolsek, dan danramil. “Kehadiran unsur Forkopimcam memastikan proses berjalan transparan, sesuai juknis, dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Nurhasanah.
Selain mengatur kapasitas, pemerataan juga mempertimbangkan jarak tempuh layanan maksimal enam kilometer, sehingga distribusi makanan bergizi tetap efektif dan merata.
Terkait sejumlah sekolah yang untuk sementara waktu tidak mendapatkan layanan MBG, Nurhasanah memastikan kondisi tersebut hanya bersifat sementara. Sekolah-sekolah tersebut akan dialihkan ke SPPG baru yang saat ini sedang dalam proses pembangunan di kecamatan masing-masing.
“Begitu dapur SPPG beroperasi, layanan MBG akan kembali disalurkan. Kami juga terus berkomunikasi dengan pihak sekolah agar informasi yang diterima masyarakat tetap akurat,” katanya.
Untuk menghindari kekosongan layanan, pihaknya tengah mengoordinasikan opsi backup melalui SPPG yang telah beroperasi sampai SPPG baru siap digunakan. Ia juga memastikan seluruh proses pembangunan fasilitas dilakukan sesuai target agar pelayanan kembali normal.
“Kami ingin memastikan kualitas pangan bergizi yang diterima masyarakat tetap terjaga dan distribusinya berjalan merata,” tutup Nurhasanah. (SB/ARD)
