Sosper Sistem Kesehatan Kota Medan, dr. H Ade Taufiq, Sp.OG: “Jangan Ada Rumah Sakit Tidak Layani Masyarakat yang Ingin Berobat Gratis dengan Baik”
sentralberita|Anggota DPRD Medan dari Fraksi PKS Kota Medan, dr. H Ade Taufiq, Sp.OG melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan dua titik di Jalan Srikandi Kelurahan TSM III Kecamatan Medan Denai dan Jalan Bajak IV Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas, Minggu (26/10/2025).
Dihadiri yang kebanyakan ibu-ibu, DPC PKS diwakil Zainal Abidin Prapat, Kepling Sri Mahir, Sosper diawali menyanyikan Indonesia Raya, pembacaan ayat Suci Alquran dan do’a. Selanjutnya, Ade Taufiq menyampaikan, maksud tujuan dilaksanakan sosialisasi selain sebagai ajang silaturrahmi dengan masyarakayt, juga untuk mengetahui dari Sistem Kesehatan di Kota Medan yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang aman, adil, terjangkau, dan terbuka bagi masyarakat serta meningkatkan akses masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, kata anggota DPRD Medan dari Dapil IV Medan ini, sebagaimana BAB III Pasal 3 harus melakukan upaya kesehatan maksimal, regulasi, pembiayaan, SDM, sedia farmasi, alat kesehatan/makanan dan manajemen informasi serta pemberdayaan kesehatan.
Sistem kesehatan ini juga katanya, mencakup pelaksanaan UHC (Universal Health Coverage) melalui program Jaminan Ketika Medan Berkah (JKMB) dan penggunaan KTP sebagai alat pelayanan kesehatan.
Sedangkan masalah pembiayaan kesehatan seperti pada BAB VII Pasal 43 disebutkan, Pemko berkewajiban membiayai seluruh upaya kesehatan dalam menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang aman, adil dan terbuka serta terjangkau masyarakat.
“Jadi UHC itu sudah dibiayai negara melalui anggaran Pemko Medan yang kita sahkan misalnya untuk tahun 2025 ini sebesar 265 Milyar. ” Jadi jangan ada Rumah Sakit yang tidak melayani masyarakat yang ingin berobat gratis dengan baik”ujar dewan berpropesi dokter ini, seraya menyebut fungsi dewan itu meliputi tiga fungsi utama: legislasi (membuat peraturan daerah), anggaran (membahas dan menyetujui anggaran daerah), dan pengawasan (mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD).
Oleh karena itu, katanya melalui program UHC cukup dengan KTP atau Kartu Keluarga, warga masyarakat yang sakit gratis. Namun harus berobat ke Puskesmas, kecuali Darurat baru ke Rumah Sakit yang dihunjuk pemerintah bekerjasama. Terdapat 41 Puskesmas di Kota Medan yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan primer di Kota Medan ini, katanya.
“Jadi bagi masyarakat yang selama ini belum memiliki kartu BPJS Kesehatan, akan mendapatkannya secara gratis UHC karena sudah ditanggung Pemko Medan,”ungkap wakil rakyat dari daerah pemilihan Kecamatan Medan Denai, Area, Amplas dan Kota ini.
Soal masih terdengar pelayanan belum maksimal, kita harapkan Pemko Medan harus memprioritaskan penanganan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM kesehatan, termasuk melalui pelatihan dan pembinaan, memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan di Puskesmas, termasuk peralatan medis dan fasilitas pendukung, harapnya.
Dalam kesempatan dr Ade menegaskan, senantiasa bersedia membantu masyarakat jika memang benar-benar membutuhkan bantuan seperti jika ada kendala berobat sakit, dalam pengurusan segala surat adminduk,yakni KTP, KK, Akte Kahiran, BPJS Kesehatan hingga surat pernikahan atau buku nikah.
Diakhir kegiatan, masyarakat menyampaikan berbagai keluhan dan pertanyaan, antara lain ibu Asma Warni Siregar, Nur Patimah Nasution, Siti Maryam semuanya menyangkut pelayanan kesehatan khusnya BPJS dan pelayanan Rumah Sakit. “Rumah Sakit terkadang pak sering mengatakan ruangan penuh, apakah itu alasan saja sebagai penolakan, “ujar Siti Maryam.
“Kalau sekarang ini buk, kata Ade Taufik memang penuh karena banyak sakit plu, jika ada hal lain mendesak hubungi saya buk, saya akan membantu,”ujarnya.(SB/Husni Lubis)
