Dr Fatmawati ST MEng: Melalui Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Diharapkan Membawa Manfaat Nyata bagi Masyarakat di Sumut
sentralberita| Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN (Kemendukbangga) Perwakilan Sumut mengadakan kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan, di Ballroom Grand Mercure Hotel Medan, Kamis (23/10/2025) yang dihadiri Sekretaris Kementerian Prof. Budi Setiyono, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Togap Simangunsong, juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah se-Sumut, akademisi, dunia usaha, serta organisasi masyarakat.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Dr Fatmawati ST MEng mwenyampaikan tujuan kegiatan untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam pembangunan kependudukan. BKKBN seluruh daerah berkolaborasi dalam menyiapkan peta jalan pembangunan kependudukan yang berkelanjutan.
Untuk Diharapkan perpanjangan ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah (Dokrenda) baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Daerah (Renstrada).
“Setelah itu kita memang menyusun Rencana Aksi (Renaksi) yang secara rinci setiap tahunnya. Sehingga kita bisa melihat siapa yang akan mengerjakan apa terkait dengan kondisi-kondisi atau masalah yang ada di Sumut,” tambah Fatmawati.
Persiapan, katanya, akan melakukan kolaborasi seperti acara yang diadakan ini, dengan tema; ‘Peta Jalan Kependudukan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara’ bersama stakeholder, lalu melakukan beberapa FGD di daerah,daerah, agar semuanya peta jalan ini betul-betul terinternalisir ke dalam Dokrenda di 33 Kabupaten/Kota sesuai Renaksinya.
“Peta jalan ini merupakan kebijakan apa yang akan kita telurkan, karena ada indikator-indikator sebagai inputan. Ada indikator terkait kualitas, kuantitas pembangunan dan keluarga. Semuanya ini akan menghasilkan kebijakan ketika kita inputkan indikator tersebut ke dalam Dokrenda. Ini akan menggaidance Pemda untuk menelurkan kebijakan berdasarkan isu-isu kependudukan yang ada,” pungkasnya.
“Kita berharap setiap kebijakan pemerintah daerah berpihak pada kemajuan dan peningkatan produktivitas SDM,” tegas Fatma. Ia juga menambahkan bahwa talkshow tersebut akan menyoroti beragam persoalan sosial yang memengaruhi pembangunan, seperti tingginya angka perceraian, pengangguran, dan anak putus sekolah.
“Oleh karena itu, melalui kegiatan ini kita akan membahas strategi percepatan ekonomi yang dapat mengintervensi berbagai persoalan sosial tersebut,” jelasnya.
Dengan kolaborasi Pemprov Sumut dan BKKBN, diharapkan arah pembangunan kependudukan ke depan dapat lebih terukur, inklusif, dan berkelanjutan, serta membawa manfaat nyata bagi masyarakat Sumatera Utara, harapnya.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Sestama BKKBN) Budi Setiyono antara lain menyampaikan , menekankan pentingnya menata kembali arah pembangunan kependudukan secara berkelanjutan. Menurutnya, pembangunan kependudukan tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk, tetapi juga kualitas hidup dan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan kapasitas pelayanan publik.
“Kita perlu memastikan bahwa setiap warga negara memiliki jaminan hidup layak, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perumahan. Pembangunan kependudukan harus menjadi bagian dari pembangunan manusia yang berkeadilan,” jelas Budi.
Ia juga mengingatkan agar keseimbangan antara pertumbuhan penduduk, tenaga kerja, dan infrastruktur menjadi perhatian utama agar bonus demografi dapat menjadi peluang, bukan tantangan bagi negara.(SB/Husni)
