DPRD Sergai Dapil II Gelar Reses di Bagan Kuala, Kades Pekan Tanjung Beringin Soroti Buruknya Jalan Menuju SMA Negeri 1

sentralberita | Serdang Bedagai – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) Daerah Pemilihan (Dapil) II melaksanakan Reses Kelompok Persidangan III Tahun 2025 di Desa Bagan Kuala, Kecamatan Tanjung Beringin, Selasa (14/10/2025). Kegiatan ini menjadi ajang penting bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan yang selama ini dirasakan di wilayah pesisir.

Reses tersebut dihadiri oleh Dr. H. Hari Ananda dari Fraksi PPP, Hj. Hamidah dan Jhon Rawansen Purba dari Fraksi PDIP, Siti Aisah dari Fraksi Demokrat, serta Robert Butar-Butar, S.H. dari Fraksi Gerindra. Kehadiran para wakil rakyat ini disambut antusias oleh masyarakat, yang memanfaatkan kesempatan untuk berdialog langsung dan menyuarakan persoalan di daerah mereka.

Salah satu keluhan mencuat dari Kepala Desa Pekan Tanjung Beringin, Ir. Indra Syahputra, yang menyoroti buruknya kondisi jalan kabupaten menuju SMA Negeri 1 Tanjung Beringin. Ia menyebut akses tersebut sudah lebih dari dua dekade tak kunjung diperbaiki, meski berkali-kali diusulkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

“Sudah 25 tahun SMA itu berdiri, tapi akses jalannya masih rusak dan belum pernah disentuh pembangunan. Kami para kepala desa sering jadi sasaran keluhan warga, sementara alasan efisiensi anggaran terus-menerus digunakan tanpa ujung,” ujar Indra dengan nada kecewa.

Ia menegaskan bahwa perbaikan jalan tersebut merupakan tanggung jawab kabupaten, bukan desa, sebab jalan itu merupakan akses utama menuju fasilitas pendidikan milik provinsi.

“Ini bukan jalan desa, melainkan jalan kabupaten. Kami berharap pemerintah daerah tidak lagi bersembunyi di balik alasan keterbatasan dana. Setiap tahun diinput ke sistem perencanaan, tapi realisasinya selalu hilang,” tegasnya disambut tepuk tangan warga.

Baca Juga :  Kepala Desa Bagan Kuala dan Masyarakat Bangun "Benteng Perang"

Kekecewaan senada disampaikan Penjabat Kepala Desa Tebing Tinggi, Ilham, yang memaparkan tiga persoalan utama di desanya, yakni dampak bencana angin kencang, kerusakan jalan, dan kendala administrasi BPJS Kesehatan.

“Puluhan rumah warga rusak akibat hujan deras dan angin kencang. Kami sudah laporkan ke Dinsos dan BPBD, tapi hingga kini belum ada bantuan. Selain itu, jalan kabupaten dari Dusun I ke Dusun II juga rusak parah, termasuk akses ke Desa Pematang Cermai,” katanya.

Ilham menambahkan, banyak warga yang kesulitan berobat karena kartu BPJS tidak aktif atau data kependudukan tidak sinkron. Ia berharap adanya solusi cepat dari pemerintah daerah.

Sementara itu, Ali, perwakilan pemuda Desa Bagan Kuala, menyoroti dua masalah besar yang dihadapi wilayah pesisir: abrasi pantai dan maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

“Setiap tahun tanah kami terkikis banjir rob, bahkan tahun lalu sekitar 20 meter daratan hilang. Jika dibiarkan, 20 tahun lagi Bagan Kuala bisa lenyap dari peta,” ungkapnya prihatin.
“Selain itu, sekitar 70 persen pemuda di sini sudah terpapar narkoba. Kami mohon perhatian serius dari pemerintah dan aparat penegak hukum,” tambahnya.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Dr. H. Hari Ananda selaku perwakilan Dapil II menyampaikan apresiasinya atas partisipasi masyarakat. Ia berjanji akan memperjuangkan seluruh usulan, meski diakui saat ini pemerintah daerah tengah menghadapi keterbatasan fiskal.

Baca Juga :  Camat Gunungsitoli Minta Desa Sihareo II Ajukan Permohonan Pemasangan Lampu Jalan di Dusun III Hilinangea

“Persoalan jalan kabupaten sudah berulang kali kami bahas di Komisi D. Namun kondisi keuangan daerah memang sedang ketat. Defisit RAPBN 2026 mencapai Rp368 triliun, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat juga turun drastis,” jelas Hari.

Ia menambahkan, DPRD telah mendorong Dinas Sosial dan BPBD Sergai untuk segera menyalurkan bantuan kepada korban bencana. Sementara untuk masalah BPJS, ia memastikan bahwa program Universal Health Coverage (UHC) yang telah ditandatangani Pemkab Sergai dan BPJS Kesehatan pada 1 Oktober 2025 akan segera berjalan penuh setelah penyesuaian data selesai.

“Ke depan, cukup dengan satu NIK, masyarakat sudah bisa langsung dilayani tanpa hambatan. Sekarang sistemnya sedang disempurnakan,” tuturnya.

Dalam wawancara terpisah, Hari Ananda mengungkapkan bahwa beberapa proyek infrastruktur, termasuk pembangunan jalan di Dapil II, belum terealisasi karena pemangkasan anggaran di Dinas PUTR tahun ini.

“Di anggaran perubahan 2025, beberapa proyek memang tidak masuk karena efisiensi total. Tapi kami sudah menyiapkan langkah agar pada tahun 2026 pembangunan bisa dikejar kembali,” ujarnya optimistis.
“Mohon doa dan dukungan masyarakat agar kami tetap sehat dan konsisten memperjuangkan aspirasi warga,” tambahnya.

Kegiatan reses tersebut turut dihadiri Sekcam Tanjung Beringin Mindo Panjaitan, Danramil 11/TB Mayor Inf Hairul Hadi, Wadan Posal Bedagai Letda Laut M. Tri Wibowo, serta perwakilan Polsek Tanjung Beringin, para kepala desa, perangkat desa, dan puluhan masyarakat yang hadir dengan penuh semangat menyampaikan aspirasi mereka. (SB/ARD)

-->