Rapat Konsolidasi Satgas Nasional, Bupati Sergai Tegaskan Dukungan untuk Penguatan Koperasi Merah Putih

sentralberita | Serdang Bedagai ~ Bupati Serdang Bedagai H. Darma Wijaya menegaskan komitmennya dalam memperkuat keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai instrumen penting penggerak ekonomi masyarakat desa. Hal tersebut disampaikan Darma Wijaya di sela kegiatan Rapat Konsolidasi Satgas Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota KDMP yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Kamis (18/9/2025) malam.

Menurut Darma Wijaya, koperasi bukan sekadar formalitas kelembagaan, melainkan harus benar-benar berfungsi sebagai wadah pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

“Di Sergai, kami sudah membentuk 236 koperasi Merah Putih di 17 kecamatan. Namun tantangannya masih besar, mulai dari keterbatasan modal hingga kualitas sumber daya manusia. Karena itu, kami berharap ada dukungan konkret dari pusat, terutama akses pembiayaan dan kolaborasi dengan BUMN maupun perbankan,” ujarnya.

Ia merinci, dari 236 koperasi yang sudah berdiri, sebanyak 137 telah memiliki NPWP, 122 mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB), dan 89 memiliki rekening bank. Meski demikian, sebagian besar masih dalam tahap pengurusan legalitas. Dari jumlah tersebut, baru lima koperasi yang sudah menjalankan usaha, antara lain di sektor gerai sembako dan suplai dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga :  Naik Kelas dalam Reformasi Birokrasi Tahun 2024, Bupati Darma Wijaya: Buah dari Komitmen dan Kerja Keras Seluruh Jajaran Pemkab Sergai

Bupati yang akrab disapa Bang Wiwik ini menilai perkembangan tersebut menunjukkan koperasi di Sergai masih dalam tahap pengembangan. “Kami ingin koperasi tidak hanya berhenti di atas kertas, tapi benar-benar hidup dan memberi manfaat langsung bagi warga desa. Pendidikan perkoperasian, literasi keuangan, serta pendampingan manajemen akan menjadi kunci penguatan,” tegasnya.

Selain itu, ia juga mendorong pemerintah pusat melalui kementerian terkait untuk mempercepat fasilitasi pembiayaan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta memberikan fleksibilitas regulasi. Menurutnya, digitalisasi koperasi juga sangat penting agar pencatatan keuangan lebih transparan, promosi usaha lebih luas, dan integrasi dengan sistem pembayaran modern lebih cepat tercapai.

“Kalau koperasi desa bisa aktif dan mandiri, dampaknya akan besar. Mulai dari ketahanan pangan, energi, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini sejalan dengan visi kami membangun desa dari bawah agar ekonomi kerakyatan benar-benar tumbuh,” ujarnya optimistis.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) H. Surya dalam sambutannya menyampaikan keyakinan bahwa KDMP dapat menjadi motor penggerak ekonomi di Sumut.

“Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menjadi instrumen penting untuk kemajuan Sumut. Namun kita harus memastikan koperasi ini benar-benar berjalan baik dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Surya.

Baca Juga :  Bupati Asahan Buka Rapat Koordinasi Pemerintahan Bulan Juni 2025

Ia menjelaskan, Satgas KDMP menargetkan percepatan pembentukan 80 ribu koperasi di seluruh Sumut. Saat ini, sudah terbentuk sekitar 6.100 koperasi. Namun, hanya sebagian kecil yang aktif.

“Dari 6.100 koperasi, yang benar-benar aktif baru sekitar 202 unit. Karena itu lewat rapat ini, kita dorong percepatan pengaktifan koperasi agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat,” terang Wagubsu.

Ketua Satgas Nasional KDMP, Zulkifli Hasan, turut menegaskan pemerintah pusat sedang menyiapkan skema pembiayaan agar koperasi bisa segera bergerak. Dalam waktu dekat, KDMP akan diberikan akses untuk mengajukan proposal pinjaman.

“Ternyata menurunkan anggaran ke KDMP dari Kementerian Keuangan tidak sederhana, ada banyak regulasi yang harus diselesaikan. Mudah-mudahan dengan Menteri baru, proses ini bisa lebih cepat. Saya kira Senin atau Rabu, koperasi sudah bisa ajukan proposal pinjaman,” ungkap Zulkifli.

Rapat konsolidasi ini juga dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Kepala Bappenas Arief Prasetyo Adi, para kepala daerah se-Sumut, jajaran Forkopimda, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. (SB/ARD)

-->