Pemuda Muhammadiyah Desak Pemerintah dan Penegak Hukum Serius Tangani Perusakan Hutan di Area Resapan Air Tirtanadi
sentralberita|Medan~Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PW PM) Sumatera Utara mendesak Pemerintah Provinsi Sumut dan aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap aktivitas penggarapan hutan yang terjadi di kawasan Sibolangit. Wilayah tersebut diketahui merupakan daerah resapan air yang menjadi sumber utama bagi Perumda Tirtanadi Sumut.
Wakil Ketua PW PM Sumut, Ahmad Kennedy Manullang, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi hutan yang kian rusak akibat pembukaan lahan tanpa pengawasan ketat. Ia menilai, pembiaran terhadap aktivitas tersebut akan berdampak serius pada ketersediaan air bersih di masa depan.
“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau dibiarkan, dalam 10 tahun ke depan debit air bersih yang dikelola Perumda Tirtanadi bisa mengalami penurunan signifikan,” ujarnya, Senin (17/6/2025).
Ia juga menyoroti soal izin yang dikantongi para penggarap hutan. Menurutnya, izin-izin tersebut perlu ditinjau ulang karena dikhawatirkan tidak sesuai dengan peruntukannya di lapangan.
> “Jika pengelolaan lahan tidak sesuai dengan izin yang diberikan, maka penegak hukum harus segera turun tangan. Daerah resapan adalah jantung dari sumber air. Kerusakan di wilayah itu akan berdampak panjang bagi ekosistem dan pelayanan air bersih ke masyarakat,” tambahnya.
Sebagai mantan direktur di salah satu Perumda Air Minum di Sumut, Kennedy mengaku prihatin terhadap tren penurunan debit air bersih yang terjadi hampir di seluruh daerah. Ia menilai, persoalan lingkungan seperti ini tidak bisa dianggap sepele.
> “Kalau tidak ada tindakan serius sejak sekarang, masalah ini akan menjadi bom waktu. Apalagi Perumda Tirtanadi masih kekurangan pasokan air bersih untuk kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, PW PM Sumut berencana mengadukan persoalan ini kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan jika tidak ada tindakan konkret dari pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum.
> “Kami akan mengirimkan satuan tugas khusus ke lokasi-lokasi yang kami duga menjadi titik kerusakan. Siapapun pelakunya, apapun perusahaannya, dan siapa pun yang membekingi, kalau terbukti merusak, kami akan laporkan agar izinnya dicabut,” tegas Kennedy.
Menurutnya, penyelesaian persoalan air bersih di Medan dan sekitarnya tidak bisa dilepaskan dari upaya menjaga daerah tangkapan air, terutama kawasan hutan di Sibolangit yang menjadi sumber utama.(SB/01)
