Gubernur Sumut Bobby Nasution Sebut Moria GBKP Berperan Dukung Program Kerja Pemerintah
sentralberita|Medan~ Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyebut peran kelompok masyarakat seperti Moria Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) dapat membantu pelaksanaan program pemerintah, baik tingkat nasional maupun daerah. Antara lain dengan memberikan pelayanan dan edukasi kepada masyarakat, khusunya bagi perempuan.
Hal itu disampaikan Bobby Nasution saat menerima kunjungan Panitia Musyawarah Pelayanan Moria GBKP tahun 2025 di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (28/5).
“Kami dari Pemprov Sumut sangat mendukung peran dari kelompok masyarakat untuk bergerak aktif agar bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebab kerja pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dan maksimal tanpa adanya peran kelompok masyarakat,” ucap Bobby, didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Topan Ginting.
Menurut Bobby, masyarakat akan lebih percaya jika yang menyampaikan adalah tokoh-tokoh agama. Oleh karena itu, Bobby menginginkan agar Moria GBKP juga berperan aktif menyampaikan program-program dari pemerintah. Seperti mendukung ketahanan pangan.
“Saya berharap kegiatan musyawarah yang diselenggarakan selama empat hari nantinya dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta menghasilkan kegiatan-kegiatan yang positif untuk masyarakat, khususnya Sumut,” harap Bobby Nasution.
Sementara Ketua Panitia Musyawarah Pelayanan Moria GBKP tahun 2025 Isabella Pencawan mengatakan, kegiatan tersebut merupakan agenda lima tahun sekali. Seluruh pengurus Moria GBKP se-Indonesia, akan berkumpul untuk mengikuti kegiatan yang berlangsung 18-21 Juni 2025 di Sibolangit.
“Kegiatan ini nantinya akan mengadakan evaluasi program yang telah terlaksana dan membahas program-program lima tahun ke depan, serta memilih Ketua Moria GBKP Pusat untuk periode selanjutnya,” katanya.
Ketua Moria Pusat Pendeta Suenita Sinulingga menambahkan, komisi perempuan di Gereja GBKP adalah salah satu rekan masyarakat. Pihaknya memberikan pelayanan kepada masyarakat bukan hanya untuk kerohanian saja, namun juga kepada pelayanan sosial masyarakat.
“Apalagi sekarang pergerakan perempuan banyak bergerak di UMKM. Kita juga memotivasi perempuan untuk bergerak dalam peningkatan ekonomi masyarakat, termasuk pemberdayaan perempuan dengan gender dan mengatasi masalah kekerasan,” pungkasnya.