Tepat Waktu dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Sudah Baik, KPPN Siap Dukung Pemko Medan Pertahankan WTP
sentralberita | Medan ~ Kota Medan memiliki kemandirian fiskal tertinggi atau paling baik di Sumatera Utara. Selain itu dalam tiga tahun terakhir, alokasi transfer ke daerah (TKD) Kota Medan cenderung naik. Diharapkan, kestabilan kondisi daerah dapat terus terjaga meski di tengah arahan efisiensi bagi seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.
Hal ini terungkap saat Wali Kota Medan Rico Waas menerima kunjungan jajaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Medan 1 di Balai Kota Medan, Rabu (26/3/2025). Adapun, pertemuan diisi dengan berbagai topik diskusi, terutama terkait penyaluran dana TKD untuk Kota Medan.
Mengawali pertemuan, Rico Waas mengaku bahwa saat mengikuti retret di Magelang, persoalan keuangan menjadi salah satu materi yang dibahas. Jadi, bilangnya, ada concern tertentu dalam pengelolaan keuangan, termasuk bagi Pemerintah Daerah.
“Ya, memang efisiensi. Tapi, artinya efisiensi ini tidak mengurangi esensi bagi kita. Artinya, tidak mungkin pembangunan tidak berjalan. Maka, yang diperlukan adalah memanage keuangan, butuh skill dan merinci keuangan yang keluar dan masuk. Di tahun pertama ini, kita set block mana yang perlu diutamakan,” kata Rico Waas.
Sejalan dengan itu, Rico Waas juga mohon saran dan masukan dari KPPN terkait keuangan. “Ya, ini adalah sinergitas. Tentu, kami di daerah sudah pasti akan mengikuti arahan dari Pemerintah Pusat agar selaras. Kami juga akan mencari cara agar perbendaharaan kami tetap dan semakin baik,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provsu Indra Soeparjanto, mengaku bahwa selama ini penyaluran TKD untuk Kota Medan tidak pernah terlambat dilakukan. Lalu, Pemko Medan juga diminta untuk terus mendorong penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
“Untuk penyampaian pelaporan keuangan, Pemko Medan selalu tepat waktu. Akuntabilitas laporan keuangan juga sudah baik. Maka, kami siap mendukung Pemko Medan untuk menjaga konsistensi pelaporan keuangan agar bisa mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujar Indra.(01/red)
