Di Akhir Kepemimpinan Sukhairi – Atika, Dana Desa Tak Kunjung Cair,Ditengarai Banyak Titipan Jual Instansi

sentralberita | Madina ~ Ekonomi yang semakin sulit berdampak pada daya beli masyarakat yang semakin menurun yang berakibat pasar-pasar di Madina menjadi sepi pengunjung

Sejumlah warga yang ditemui di beberapa Desa di Madina menyebutkan betapa sulitnya ekonomi ini menjadi pemicu daya beli di pasar menurun.Selain harga Sembako yang semakin melonjak Jepang Ramadhan dan lapangan pekerjaan yang semakin sulit serta tidak adanya nilai jual komoditas tani,diperparah lagi karena Dana Desa tahun 2024 yang tidak kunjung cair.

Selain Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang sangat diharapkan seharusnya bisa menunjang perekonomian melalui lapangan kerja yang terbuka, seperti penambang pasir ataupun material tradisional lainnya dan juga kegiatan fisik yang tentunya memperdayakan masyarakat setempat untuk pengerjaannya”

Baca Juga :  Sat Lantas Polres Tanjung Himbauan Pedagang Jajanan Malam

Ali Musa Nasution salah satu pengamat kebijakan pemerintah di Madina menyebutkan “Di penghujung masa jabatan Sukhairi-Atika Masyarakat Madina semakin di buat kecewa dengan kebijakan yang terkesan tidak bertanggungjawab dan semena-mena”

“Hal ini bukan cuma bualan saja, masih segar di ingatan bahwa kasus PPPK yang melibatkan DHS mantan kadis pendidikan yang kasusnya sampai sekarang belum selesai dan masih bergulir malah ditambah lagi dengan dugaan titipan Oknum-oknum kepada Desa yang melibatkan anggaran Dana Desa”

“Titipan ini bersifat persuasif dan diduga kuat juga melakukan intervensi, seperti temuan kami dilapangan pada (08/03/204) DD yang harusnya sudah bisa di ajukan pencairannya tersendat akibat terindikasi banyaknya titipan yang mengatasnamakan instansi tertentu dan yang lebih hebatnya lagi di lapangan juga ditemukan bahasa APBDes tidak akan diposting kalau Desa tersebut tidak menerima titipan yang dibebankan kepada Desanya masing-masing ”

Baca Juga :  Sebut Data BPS Rasio Madina Turun, Padahal Naik 0, 005,  Atika 'Omon Omon'

Hal ini tentu harus diusut tuntas Oleh Instansi penegak Hukum di Madina maupun di Wilayah Sumatera Utara agar Instansi tersebut tidak tercemar gara-gara kelakuan Oknum di dalamnya

“Dalam Hal ini Kadis PMD juga jangan mau terintervensi oleh kepentingan oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga kepercayaan masyarakat juga tidak tergerus kepada Dinas PMD madina” akhiri Musa. (FS)

-->