Penggunaan Anggaran Stunting Tak Transparan, Pemkab Madina Bungkam
sentralberita | Madina ~ Penggunaan Anggaran Stunting Tak Transparan, Pemkab Madina Bungkam
sentralberita | Madina – Di tengah sorotan berbagai elemen masyarakat terkait penggunaan anggaran penanggulangan Stunting yang diduga bermasalah dan tidak transparan, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal ( Madina) sama sekali tidak bergeming dan lebih memilih bungkam, tertutup untuk wartawan.
Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution dan Elfi Mariani Lubis yang merupakan Ketua dan Sekretaris Tim Percepatan dan Penurunan Stunting ( TPPS) yang dihubungi secara terpisah tidak dapat dihubungi.
Atika umpamanya yang dihubungi melalui pesan Whatsapp maupun sambungan telepon tidak dapat tersambung,pesan di aplikasi whatsappnya hanya menunjukkan ceklis satu.
Sedangkan Sekretaris TPPS Elfi Mariani Lubis yang juga Kadis PPDKB Madina yang dihubungi lewat pesan Whatsapp diyakini telah membaca konfirmasi karena pesan terkirim sudah menunjukkan ceklis 2,namun saat yang bersangkutan ditelepon tidak bisa lagi dan langsung melakukan pembelokiran, pesan yang disampaikan tiba – tiba sudah menjadi ceklis satu.
Di tengah sorotan publik,kini muncul lagi persoalan tahun 2022 terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, adanya pemotongan honor anggaran stunting sebanyak 27,5 persen yang diperuntukkan bagi Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa ( PPKBD) dan Sub PPKBD seluruh kabupaten Madina.
“Meskipun telah ada pengembalian ataupun tidak, tidak menghilangkan unsur perbuatan pidananya, ini harus dibuka kembali dan dibawa ke ranah hukum”, ujar sumber terpercaya yang tak bersedia diungkap identitasnya,Minggu kemarin (26/11/2023).
Menurut sumber tersebut,pihak yang paling bertanggungjawab atas kasus tersebut adalah Ketua tim TPPS yakni wakil Bupati Madina dan Sekretaris TPPS yang juga Kadis PPDKB Madina.
“Saya meyakini, bukan hanya tahun 2022 tapi 2023 ini juga hal yang sama juga terjadi, makanya mereka ini tidak mau terbuka soal penggunaan stunting di Madina”, tandasnya.
Bobroknya penanganan stunting di Madina, mendapat sorotan berbagai kalangan masyarakat Indonesia, bahkan mantan wakil ketua KPK Saut Situmorang belum lama ini ikut menyoroti.
Bahkan Saut meminta seluruh, seperti Pemkab Madina,pihak kejaksaan bahkan DPRD Madina dan instansi terkait lainnya harus ikut bertanggungjawab.
Saut, meminta kalangan media terus mengawal persoalan ini. “Kawal terus, dan bila ada temuan penyelewengan anggaran Stunting agar dilaporkan ke pihak aparat penegak hukum, ini uang rakyat semua harus dijalankan secara transparan, publik berhak tau, karena ini uang rakyat”, pungkasnya. ( FS)
