Curigai Ada Yang Ditutupi Terkait Stunting, PB PASU Minta BPK Audit Pemkab Madina
sentralberita | Madina – Persolan anggaran penanggulangan stunting di Kabupaten Mandailing Natal ( Madina) yang dinilai amburadul harus dibuka ke publik secara transparan.
Sikap tertutup yang ditampilkan Bupati Jafar Sukhairi Nasution dan wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution sebagai penanggungjawab penanggulangan stunting yang tidak terbuka tersebut telah menimbulkan kecurigaan seolah – olah ada yang ditutup – tutupi.
“Kami mendorong agar audit independen segera dilakukan terhadap penanggungjawab pengelolaan anggaran dan data stunting di Madina, bisa BPK ( Badan Pemeriksa Keuangan) atau yang lain, harus independen agar semua jelas bisa diketahui publik”, ujar Ketua Umum Pengurus Besar ( PB) Perkumpulan Advokad Sumatera Utara ( PASU) Eka Putra Zakran SH MH melalui sambungan telepon, Rabu ( 22/11/2023).
EPZA,biasa disapa, menegaskan, bila dalam pemeriksaan auditor ditemukan adanya kejanggalan apalagi yang berpotensi merugikan keuangan negara, maka pihaknya meminta agar kasus tersebut dibawa ke ranah hukum dan diusut secara tuntas.
“Kalau ada ditemukan unsur kerugian negara, maka kita minta pihak aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan agar melakukan pemeriksaan terhadap pihak – pihak yang bertanggung jawab”, tegasnya,seraya mengingatkan penggunaan uang rakyat dalam penanggulangan stunting harus bisa dipertangngungjawabkan.
EPZA dalam kesempatan tersebut juga mengaku sangat miris kondisi penanganan Stunting di Madina.” Masa Bupati dan wakil Bupati tidak tau berapa jumlah anggaran stunting dan berapa jumlah penderita anak stunting di Madina, ini sangat konyol”, geram EPZA.
Ia kemudian menyoroti Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution yang merupakan Ketua Penanggulangan stunting yang pada bulan Juli lalu menerima piagam penghargaan dari Gubsu Edy Rahmayadi atas keberhasilannya menurunkan angka stunting di Madina pada tahun 2022,namun nyatanya anggaran dan jumlah penderita stunting saja tidak diketahui.
“Ini pembodohan publik, kita justru mencurigai dari mana asal usul munculnya penghargaan itu, ini bertolakbelakang, ini tidak relevan”, kata EPZA.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Badan Eksekutif Mahasiswa ( BEM) Madina melakukan aksi unjukrasa ke Kantor Bupati Madina, mempertanyakan penanganan stunting yang dinilai amburadul.
Sebab sebelumnya ada anak balita di Desa Pidoli Lombang yang meninggal dunia diduga menderita stunting. Namun pihak Pemkab Madina justru tidak tau bahkan secara tegas menyatakan anak tersebut bukan meninggal akibat stunting.
Mirisnya, hingga akhir hayatnya sang anak yang diduga stunting sama sekali tidak pernah mendapat perawatan secara medis akibat kondisi ekonomi orangtua.Pemkab Madina abai terhadap warganya yang diduga stunting, padahal negara terus menganggarkan dana penanggulangan stunting tiap tahun. ( FS)
