Dianggap Melindungi Kadis PUPR , Pendemo Minta Bupati Dan Wakil Bupati Madina Mundur Dari Jabatan
Aksi unjuk rasa
sentralberita | Madina ~ Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pemuda Mandailing Natal ( GMPM) melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Kabupaten Mandailing Natal ( Madina), Jum’at ( 8/9/2023 ).
Aksi GMPM kali ini merupakan yang keempat kalinya, namun tidak sekalipun Bupati HM.Ja’far Sukhairi Nasution maupun wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution bersedia menemui dan menerima aspirasi mereka secara langsung.
Terkait hal tersebut ketua GMPM Madina Ahmad Hidayat Batubara dalam orasinya mengecam sikap Bupati maupun wakil Bupati yang terkesan tidak bernyali menemui dan mendengar aspirasi mereka secara langsung.
“Karena itu kami menghimbau warga masyarakat Mandailing Natal agar pada pilkada tahun 2024 yang akan datang agar tidak percaya lagi dengan janji – janji manis pejabat, jangan mau lagi dibodohi, karena pemimpin yang dipilih oleh rakyat kalau sudah menjabat tidak perduli lagi dengan rakyat”, seru Ahmad Hidayat Batubara.
Dalam orasinya, Ketua GMPM Ahmad Hidayat Batubara dan rekannya secara bergantian juga secara tegas menyebutkan sikap Bupati dan wakil Bupati Madina yang nyata – nyata melindungi dan membela Plt Kadis PUPR Madina Elfi Yanti Harahap yang mereka nilai banyak melakukan penyelewengan dan penyimpangan dalam pembangunan jalan maupun jembatan di Kabupaten Mandailing Natal yang merugikan keuangan negara.
” Kami menilai Bupati dan wakil Bupati Madina terlalu membela dan melindungi Kadis PUPR Madina ditengah banyaknya sorotan dan dugaan penyimpangan dalam menangani sejumlah proyek di Madina, karena itu kami meminta Bupati dan wakil Bupati lebih baik mundur dari jabatannya”, teriak Ahmad Hidayat Batubara.
Dalam aksi demo yang berlangsung 1 jam itu, pendemo mengungkapkan sejumlah proyek yang ditangani oleh Kadis PUPR Madina Elfi Yanti, yang diduga sarat dengan manipulasi,permainan serta campur tangan mafia proyek.
Adapun sejumlah proyek yang ditangani Kadis PUPR Madina Elfi Yanti yang diduga penuh penyimpangan dan merugikan keuangan negara antara lain rehabilitasi atau pemeliharaan jalan di Desa Sinonoan – Muara Batang Angkola dengan pagi anggaran Rp. 3 miliar beraumber dari APBD 2022 namun tidak sesuai spesifikasi.
Begitu juga dengan pembangunan jembatan Aek Pulogos ruas Jalan Kayu Laut – Desa Sirambas, menghabiskan anggaran negara dari APBD 2022 sebesar Rp. 750 juta, namun juga dikerjakan asal – asalan, bahkan mangkrak.
Selain itu, GMPM juga mengungkapkan adanya dugaan penyimpangan dalam pembangunan jalan penghubung desa Laru Penjaringan ( Jalan RAP – Rao Dolok) bersumber dari APBD 2022 sebesar Rp. 3,3 miliar, dikerjakan asal jadi, sebab baru selesai sudah rusak.
GMPM dalam aksinya juga menyoroti pembangunan peningkatan jalan H. Adam Malik ( Jalan Lingkar Barat) dengan pagi anggaran Rp. 4,4 miliar lebih, menggunakan APBD 2022 juga diduga tidak sesuai spesifikasi.
Kemudian Pendemo dengan lantang menyebut ada dugaan korupsi kolusi dan nepotisme ( KKN) pada kegiatan pengaspalan Jalan Hotmix Desa Baru Sondat Kecamatan Batahan dengan sumber dana CSR PTPN IV tahun 2022 senilai Rp. 2 miliar lebih. Dalam kasus ini sebut pendemo, Kadis PUPR sudah beberapa kali diperiksa Kejatisu.
Dalam tuntutannya, GMPM meminta Bupati Madina HM. Ja’far Sukhairi Nasution mengevaluasi, mencopot bahkan menonjoboan Kadis PUPR Madina Elfi Yanti Harahap.
Mereka menyebut Elfi Yanti selama ini terlihat jual beli proyek dan melakukan intervensi dalam melakukan tender lelang dan memenangkan perusahaan rekanannya.
Pendemo juga menyebut, sejumlah proyek di lingkungan PUPR Madina tidak terlepas dari cengkeraman mafia proyek.
Selain itu pendemo juga meminta agar Kejari Madina memanggil dan memeriksa Kadis PUPR Elfi Yanti Harahap karena diduga kuat menjadi motor penggerak terjadinya penyelewengan yang mengakibatkan banyaknya proyek yang mangkrak dan asal jadi dan merugikan negara di Pemkab Madina.
Pendemo juga mengancam akan melancarkan aksinya ke Kejatisu bahkan KPK. “Kami akan terus melakukan aksi ini, bahkan kami akan ke Kejatisu bahkan akan ke KPK, untuk menuntut pengusutan kasus kasus dugaan korupsi di lingkungan PUPR Madina. ( FS)
