BPS Lakukan Pendataan Koperasi dan UMKM di 19 Kabuaten/Kota

sentralberita | Medan~ Badan Pusat Statiistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) akan melakukan pendataan koperasi dan Usaha MIkro, Kecil dan Menengah (UMKM) di 19 kabupaten/kota.

Pendataan yang dilakukan selama 1 bulan terhitung sejak 15 September hinggA 14 Oktober ini menurut Kepala BPS Sumut, Nurul Hasanudin untuk menjalankan mandat dari Kementerian Koperasi dan UMKM ke BPS.

“Semangat dari pendataan ini adalah untuk menghasilkan 1 data Indonesia sebagai amanah Peraturan Presiden nomor 39,” ujar Nurul Hasanudin usai membuka Rapat Teknis Daerah (Ratekda) Pelaksanaan Pendataan Lapangan KUMKM du Hotel Emerald, Senin (4/9/2023).

Untuk pelaksanaan dilapangan, BPS disebutkannya memiiliki SOP tersendiri, sehingga profil KUMKM yang diperoleh itu sesuai dengan standard di nasional. Sehingga profil dan data UMKM yang diperoleh itu bebas dari kepentingan.

“Pendataan ini juga untuk melihat dan mengkonfirmasi ulang data dasar yang selama ini ada di dinas. Misalnya apakah koperasi yang terdata itu masih aktif atau tidak. UMKMnya masih bergerak di bidang yang sama atau tidak. Ini kan nanti akan kita dapatkan di lapangan,” kata Hasan, panggilan akrabnya.

Lebih jauh dikatakannya, ada beberapa poin penting yang akan digali dalam PL KUMKM yang melibatkan 3.000 tenaga surveyor. Misalanya informasi ketenagakerjaan, kemudian pangsa pasar, termasuk juga pola kemitraan yang dijalankan. Termasuk juga produksi dan skala usahanya.

“Dari situlah sesungguhnya kita berkembang ke dalam pertanyaan-pertanyaan di kuisoner yang kita bangun, supaya bisa menangkap nanti pada saat wawancara petugas survei itu bisa menghasilkan data yang bisa diambil kebijakan untuk kementerian dalam hal meningkatkan kelas atau kesejahteraan pelaku KUMKM,” terangnya.

Sebelumnnya, di tahun 2022 lalui, Kementerian Koperasi dan UMKM sudah melakukan pendataan di 12 kabupaten/kota dengan melibatkan dinas terkait. (Wie)