Bawaslu Medan Kawal Hak Pilih dengan Mendatangi Pemilih yang Belum Didata
sentralberita|Medan~Guna menyukseskan Pemilu 2024, Bawaslu Kota Medan bersama jajarannya di kecamatan dan kelurahan diinstruksikan untuk melakukan patroli pengawasan hak pilih.
Patroli pengawasan kawal hak pilih itu ditandai dengan apel bersama di Kantor Bawaslu Kota Medan, Jalan Sei Bahorok nomor 27A/12 Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru.
Sebagaimana dilansir MEDAN INSIDER di Kantor Bawaslu Kota Medan pada hari Senin, 27 Februari 2023, apel patroli pengawasan kawal hak pilih itu dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Medan, Payung Harahap.
Selain Payung Harahap, hadir pada apel patroli pengawasan kawal hak pilih itu, anggota Bawaslu Medan, Muh Fadly dan Kepala Sekretariat, Ayu Harianti.
Kemudian, apel patroli pengawasan ini diikuti oleh seluruh ketua dan anggota Panwaslu kecamatan se Kota Medan.
“Kawal hak pilih ini merupakan salah satu tugas serta kewajiban Bawaslu dan jajarannya,” ujar Ketua Bawaslu Kota Medan, Payung Harahap.
Selain itu, lanjut Payung Harahap menjelaskan, kawal hak pilih ini juga merupakan instruksi Bawaslu RI demi suksesnya Pemilu 2024.
Teknisnya, Payung Harahap menerangkan, Panwaslu Kecamatan mendatangi pemilih yang belum didata oleh Panitia pendaftaran pemilih (Pantarlih).
“Di antaranya kaum disbailitas, pensiunan TNI-Polri pemilih baru dan lain sebgaianya,” jelas Payung Harahap.
Patroli kawal hak pilih ini, kata Payung Harahap sebagai salah satu langkah atau strategi Bawaslu untuk mengawal hak pemilih.
Lalu, hasil pengawasan kawal hak pilih itu dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan atau LHP.
Jika ditemukan masyarakat yang berhak memilih namun tidak atau belum didata oleh Pantarlih selaku jajaran KPU, maka Panwaslu Kecamatan mengeluarkan saran perbaikan kepada PPK.
“Sehingga kemudian, hak-hak pemilih dalam Pemilu 2024 dapat terpenuhi,” pungkas Payung Harahap.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Kota Medan, Muh Fadly menambahkan, kawal hak pilih ini dilaksanakan sesuai surat instruksi Bawaslu RI.
“Menindaklanjuti surat instruksi Nomor 4 Bawaslu RI dalam melakukan patroli pengawasan kawal hak pilih, kawan-kawan Panwaslu kecamatan diinstruksikan untuk melakukan petroli tersebut,” kata Muh Fadly.
Namun, Muh Fadly menjelaskan, hal itu dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan kearifan lokal di masing-masing wilayah kecamatan.
“Kawan-kawan Panwaslu Kecamatan melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan kemampuan dan kearifan lokal yang ada dikecamatan masing-masing,” jelas Muh Fadly.
Selanjutnya, kata Muh Fadly, kegiatan tersebut dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan minimal 2 kali dalam sepekan.
“Terhitung mulai hari ini, 27 Februari 2023 sampai 14 Februari 2024,” kata Muh Fadly lagi.
Kemudian, diungkapkan Muh Fadly, kegitan patroli kawal hak pilih tersebut dituangakan kedalam Laporan Hasil Pengawasan atau LHP.
“Dan wajib dilaporkan paling lambat di hari Kamis Pukul 16.00 WIB setiap pekannya,” ungkap Muh Fadly.
Khusus Laporan Hasil Pengawasan kawal hak pilih ini merupakan laporan bersama Panwaslu kecamatan.
“Khusus LHP patroli kawal hak pilih ini adalah LHP bersama di kecamatan. Bukan LHP perorangan. Namun, LHP tersebut ditandatangani atas nama ketua Panwaslu Kecamatan. (SB/01)
