Wakil Ketua DPRD Toba Soroti kinerja OPD Toba saat Musrenbang RKPD Ajibata

Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Ajibata, Senin (21/02/2023).(f-ist)

sentralberita | Toba ~ wakil Ketua DPRD Toba Candrow Manurung menyoroti kinerja pemerintah Kabupaten Toba melalui program kerja masing masing OPD dalam meningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat di Kabupaten Toba.

Kritik ini disampaikan Candrow saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Ajibata, Senin (21/02/2023). Ketua Fraksi Partai Nasdem Kab Toba ini meminta semua rancangan dan program kerja jangan hanya sebatas cakap cakap tanpa bukti dan realisasi yang jelas dan nyata.

“Kita meminta pelaksanaan rancangan ini harus semaksimal dan perlu ada format baru atau regulasi agar efektif sehingga semua usulan masyarakat bisa terjawab dan Program pemerintah berjalan di masyarakat,” ujar Candrow.

Selain itu Ketua DPRD Toba ini menyoroti realisasi dan kinerja program tiap OPD yang sering tidak terlihat di lapangan baik fisik dan non fisik.

Terkhusus Dia menyinggung terkait verifikasi data oleh Dinsos yang harus di update berdasarkan tingkat kemampuan masyarakat yang dituangkan dalam DTKS, KIS, dll.

Sedangkan bidang pariwisata Candrow meminta agar dinas pariwisata bukan hanya merealisasikan program non fisik.

“Tanpa pembangunan fisik bidang kepariwisataan hanya omong kosong karena selain SDM pelaku wisata, tentunya fasilitas sarana prasarana harus menjadi perhatian agar bisa seimbang,” katanya.

Tak luput Dinas Kominfo juga mendapat sorotan dari Ketua DPRD Ini terkait beberapa Desa yang masih Black Spot.

“Dinas kominfo alangkah baiknya bekerjasama dengan pihak swasta dalam pengadaan jaringan atau internet di beberapa wilayah blackspot untuk mengantisipasi ketertinggalan informasi di wilayah Desa,” ujarnya.

Lanjutnya Dinas kesehatan saatnya sudah mulai memikirkan upgrade fasilitas kesehatan di Toba baik dari tingkat Puskesmas dan RSUD.

Menjadi perhatian khusus DPRD Toba adanya isu edaran Bupati Toba dalam peraturan Sempadan Danau yang berjarak 50 m dari bibir pantai Danau Toba.

Menurutnya peraturan Sempadan Danau masih status quo sehingga perlu kajian lebih lanjut untuk mengedapankan hak hak masyarakat yang sudah turun temurun di pinggiran Danau Toba.

Candrow juga lebih spesifik meminta perhatian khusus PT ASDP Danau Toba untuk membenahi saluran pembuangan di kawasan Pelabuhan karena banyak keluhan warga saat hujan turun banjir sering terjadi di jalan utama pelabuhan ajibata, bahkan sering meluap hingga ke Pasar tradisional Ajibata

“Selain ASDP, Koperindag juga harus melakukan evaluasi dan pengecekan keberadaan dan solusi agar pasar/pajak tradisional Ajibata yang sering banjir bila hujan turun dapat teratasi,” lanjut Candrow.

Selain itu penekanan juga disampaikan kepada Perusahaan swasta agar meralisasikan CSR nya untuk membangun dan meningkatkan kesejahtraan masyarakat sekitar perusahaan dengan memberikan csr sbagai hak masyarakat sekitar.

Pada kesempatan itu Candrow berharap musrenbang ini memiliki marwah dan manfaat dalam menampung aspirasi dan keluhan masyarakat yang dituangkan dalam program tiap OPD.

“Kita berharap Pemerintah memaksimalkan anggaran di tahun 2024 agar musrenbang ini memiliki manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dan OPD harus menampung semua usulan masyarakat dan
serius dalam merealisasikan dan melaksanakannya kedepannya.” tutup Candrow. (Feri)