Selain Perkuat Efisiensi, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah, Kartu Kredit Pemko Medan Tingkatkan Pasar UMKM
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan Zulkarnain Lubis
sentralberita | Medan ~ Peluncuran Kartu Kredit PemerinTah Daerah (KKPD) oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution bukan hanya untuk memperkuat efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas belanja daerah, namun juga diharapkan berpengaruh pada peningkatan pasar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Hal ini dikatakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan Zulkarnain Lubis, Selasa (6/12) di ruang kerjanya. “Karena itu, kita meminta seluruh OPD melakukan pembinaan berkelanjutan kepada UMKM, salah satunya dengan cara mendorong UMKM masuk pasar digital, sehingga bisa diakses melalui transaksi belanja daerah berbasis KKPD yang kita terapkan,” ucapnya.
Dia menjelaskan, KKPD merupakan alat pembayaran elektronik dalam bentuk kartu kredit yang diterbitkan perbankan yang bisa digunakan untuk melakukan transaksi belanja daerah atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan langsung oleh pemegang kartu kredit.
“Dalam periode tertentu, pemegang KKPD ataupun OPD yang bersangkutan, memiliki kewajiban melunasi tagihan sesuai dengan periode waktu yang disepakati,” terangnya seraya menambahkan, KKPD Kota Medan terwujud berkat kolaborasi antara Pemko Medan, PT Bank Sumut, dan PT Bank BNI.
Zulkarnain melanjutkan, limit waktu pembayaran KKPD yakni 50 hari setelah transaksi. Catatan transaksi dihimpun oleh BNI lalu diberikan kepada Bank Sumut.
“Lalu Bank Sumut memberikannya kepada Pemko, kepada masing-masing OPD. Nah, OPD mengajukannya kepada BPKAD untuk dilakukan validasi dan verifikasi apakah transaksi itu sesuai ketentuan atau tidak,” paparnya seraya menyebutkan, KKPD ini bisa digunakan untuk belanja barang dan jasa juga perjalanan dinas. (01/red)
