Organda Diskusi Kenaikan Tarif Angkutan Dengan KPPU
sentralberita| Medan~DPD Organisasi Angkutan Bermotor Di Jalan Raya (Organda) Sumatera Utara siap menaikkan tarif angkutan seiring dengan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) sebulan lalu.
“Kenaikan tersebut tidak bisa dihindari menyusul penambahan cost operasional trucking,” kata Haposan Siallagan, Ketua DPD Organda Sumatera Utara.
Dia mengemukakan itu dalam audiensi Organda Sumut dan Organda Angsuspel Belawan dengan KPPU di Kantor Kanwil I KPPU Medan yang diterima oleh Ridho Pamungkas, Kakanwil I KPPU Rabu (19/10/2022) di Kantor KPPU Jalan Gatot Subroto Medan.
Kakanwil I KPPU Ridho Pamungkas Minggu (23/10/2022) mengatakan pada kesempatan itu DPD Organda menyebut sebulan lebih pasca pengumuman kenaikan harga BBM, tarif truk angkutan barang dan logistik Pelabuhan Belawan Medan naik di kisaran 25-30 persen, menyusul kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar.
Sebagaimana diketahui, kenaikan tarif sebesar 25 – 30 persen merujuk pada Surat penyesuaian kenaikan tarif ongkos angkut dari DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo).pada tanggal 5 September 2022. Juga Surat Pemberitahuan DPC Organda Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel) Belawan yang ditandatangani Ketua Ery Salim dan Sekretaris H A Jumala Wijaya pada 5 September 2022.
Namun demikian, kata Ery Salim, prakteknya di lapangan, mereka tidak mendapatkan harga yang layak dari pengguna jasa karena pengguna jasa cenderung hanya mempertimbangkan harga BBM saja.
Tugas asosiasi salah satunya adalah menyelesaikan berbagai persoalan serta kendala yang dihadapi anggota ketika melaksanakan angkutan barang dan jasa di Pelabuhan Belawan, salah satunya masalah pedoman tarif
‘Untuk itu kami datang untuk menanyakan kemungkinan penyusunan pedoman tarif layanan sebagai acuan dalam menggunakan jasa mereka, bagaimana agar tidak melanggar prinsip persaingan usaha,” ujar Ery Salim.
Menanggapi hal tersebut, Ridho menyampaikan apresiasinya kepada Organda dan DPC Angsuspel Belawan yang cukup aktif dalam mengayomi anggotanya dengan tetap mematuhi hukum dan aturan yang ada, khususnya terkait persaingan usaha.
Kesepakatan tarif yang dikeluarkan oleh asosiasi bagaimanapun tidak sesuai dengan aturan persaingan usaha dalam UU 5 Tahun 1999. Kesepakatan tarif tidak hanya bicara nominal harga, dapat juga terkait dengan kesepakatan persentase kenaikan tarif. Mahzab persaingan tidak menyarankan adanya penetapan tarif, tapi diserahkan kepada mekanisme pasar untuk mencapai harga yang kompetitif.
“Tarif disesuaikan kembali kepada masing-masing pelaku usaha dan bukan ditetapkan oleh asosiasi,” ujarnya.
Ridho menambahkan bahwa asosiasi dapat memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada anggotanya terkait dengan rumusan perhitungan tarif yang berpedoman pada PM Perhubungan No 60 Tahun 2019.
Dari rumusan tersebut, masing-masing anggota nantinya dapat menyesuaikan tarif berdasarkan kemampuannya masing-masing dengan telah memperhitungkan 10 persen keuntungan pelaku usaha.(SB/wie)
