LENTERA Keluarkan Pernyataan Sikap Terkait Hak-Hak Warga Binaan di Rutan/Lapas
sentralberita| Medan~ Terkait dengan unadang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Permasyarakatan tanggal 3 Agustus 2022, dengan demikian undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Perrmasyarakatan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Namun dengan sampai saat ini, menurut Lembaga Taransparansi Indonesia (LENTERA) Kementerian Hukum dan HAM RI belum melaksanakan undang-undang tersebut.
Untuk itu, LENTERA mengeluarkan pernyataan sikap yang disampaikan kepada media dan diterima redaksi sentralberita.com, Selasa (16/8/2022 sebagai berikut:
1.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pasal 94,97 dan 99 maka segala proses administrasi yang mengatur hak-hak warga binaan di Rutan/Lapas yang masih menggunakan peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga Negara binaan batal demi hukum.
2. Dengan berlakunya undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Permasyarakatan pada tanggal 17 Agustur 2022 seluruh warga binaan (yang telah memenuhi persyaratan) berhak mendapatkan Remisi Umum tanpa membeda-bedakan kasus yang sedang dijalani.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ini merupakan usulan dari Pemerintah maka seharusnya Kementerian Hukum dan HAM telah mempersiapkan segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaanya dan ketika diberlakukan siap untuk dilaksanakan karena menyangkut hak-hak warga binaan merupakan hak kemanusiaan yang selama ini dibaikan.
4.Jika pada tanggal 17 Agustus 2022 ada warga binaan yang telah memenuhi persyaratak tidak mendapat Remisi Umum dan masih terdapat administrasi yang bertentangan dengan undang-undang tersebut, kami akan melakukan perlawanan baik secara hokum mapun dengan mengarahkan massa.
5. Bagi keluarga warga binaan yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik dan masih adanya upaya diskriminasi yang selama ini dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 untuk dapat melaporkan ke nomor WA083870597586 (LENTERA Indonesia).
Demikian Pres Release yang disampakan kepada media ditandatangani Direktur Eksekutif LENTERA RThimoty Sibarani).