Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Hidayatullah, Aleg PKS Angkat Bicara

Anggota Komisi XI DPR RI ini dari Fraksi PKS, H. Hidayatullah Daerah Pemilihan Sumatera Utara,(f-ist)

sentralberita | Medan ~ Pengembangan lahan untuk kawasan inti pemerintah di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur akan dimulai pada Agustus 2022.

Kawasan inti pemerintah dimaksud meliputi Istana Presiden, Istana Wakil Presiden dan gedung-gedung Kementerian/Lembaga.
Mengenai hal tersebut diatas penulis berkesempatan berdialog dengan Anggota Komisi XI DPR RI ini dari Fraksi PKS, H. Hidayatullah Daerah Pemilihan Sumatera Utara, soal pembangunan infrastruktur secara masif dan besar-besaran yang akan dimulai di wilayah IKN Nusantara pada bulan Agustus 2022.
Hidayatullah meragukan kemampuan pemerintah dalam mengelola proyek besar, dengan berkaca dari proyek tol laut dan kereta api cepat yang dinilainya gagal.
” Mengapa demikian ujarnya, mengubah wilayah kosong menjadi Ibu Kota Negara tentu menjadi tugas yang sangat kompleks bagi Pemerintah Indonesia, berbagai infrastruktur yang memadai perlu dipersiapkan dan dibangun guna menunjang kegiatan perekonomian.

Berdasarkan catatan kami, dalam periode pemerintahan Joko Widodo, terdapat pembangunan infrastruktur yang dinilai gagal”, ungkap Hidayatullah dalam bincang- bincang, sabtu (9/7/2022).
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI dari Dapil Sumut I ini menyebutkan sejumlah proyek yang dinilainya gagal adalah pembangunan Tol Laut yang digencarkan sejak tahun 2015.
” Disebutkan realisasi anggaran untuk kebijakan tol laut bersubsidi mencapai 1,61 triliun, untuk periode 2016 – 2020.
Puncaknya ada pada tahun 2020 yang mencapai Rp. 364,14 miliar.
Total anggaran yang signifikan ini belum mencakup biaya pembangunan kapal yang mencapai 50 triliun, namun sangat disayangkan bahwa berbagai upaya menggelontorkan dana sangat fantastis ini tidak memberikan hasil optimal guna mencapai orientasi kebijakan”, ungkapnya.
Menurut beliau, data menunjukkan bahwa disparitas harga antara daerah Barat yang direfleksikan oleh Ibukota DKI Jakarta dengan Makasar, Manokwari, dan Papua pada tahun 2021 tidak mengalami penurunan yang signifikan.
Bahkan untuk barang tertentu disparitas harga yang terjadi malah lebih buruk dibandingkan yang terjadi pada tahun 2016.
Selain itu penggunaan anggaran banyak digunakan untuk subsidi, dan hal itu terjadi selama bertahun-tahun.
Kondisi ini mengindikasikan adanya tingkat dependensi yang tinggi dari pembangunan tol laut tersebut terhadap anggaran negara.

“Hidayatullah menyampaikan keprihatinannya, kegagalan program Tol laut dan kereta api cepat tentu menimbulkan keraguan bagi kita, apakah Pemerintah Indonesia mampu menggenjot pembangunan infrastruktur di wilayah Ibu Kota baru dalam waktu 2 tahun, tanpa membebani anggran negara.
Padahal kemampuan finansial Indonesia saat ini sangat memprihatinkan.

Disinggung mengenai pemekaran 3 Provinsi yaitu Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan yang sudah masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU)
Hidayatullah menyampaikan ini juga menjadi PR Pemerintah Pusat yang harus disikapi secara serius.
Di akhir wawancara bagaimana keberlanjutan IKN ini nanti Hidayatullah menjawab secara lugas, khawatir ini akan mangkrak seperti program tol laut dan kereta api cepat”, pungkasnya.

(H/Aziz)