Ingin Warga Bisa Berobat Pakai KTP, Keberpihakan Bobby Nasution Untuk Rakyat Kecil
Bobby Nasution
sentralberita | Medan ~ Pelayanan dasar saat ini menjadi perhatian serius Wali Kota Medan Bobby Nasution. Sebab, tidak sedikit masyarakat mengeluhkan pelayanan dasar yang diberikan jajaran Pemko Medan selama ini. Oleh karenanya menantu Presiden Joko Widodo ini ingin pelayanan dasar diperbaiki dan ditingkatkan lagi sehingga memuaskan masyarakat. Salah satu pelayanan dasar yang menjadi perhatian yakni sektor kesehatan. Guna memberikan pelayanan Kesehatan terbaik kepada masyarakat, orang nomor satu di Pemko Medan ini minta kepada OPD terkait segera memaksimalkan program Universal Health Coverage (UHC).
Bobby Nasution berharap, program UHC yakni cakupan kesehatan semesta yang menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan kebutuhan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif ini sudah maksimal di tahun 2024. Dengan demikian masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan cukup hanya menunjukkan KTP.
Terkait itu, Bobby Nasution langsung menginstruksikan tiga OPD terkait yakni Bappeda Kota Medan, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk mempersiapkan program UHC dengan baik, termasuk kesiapan anggaran dan SDM. “Tahun depan (2023), saya ingin melihat bagaimana progres program UHC yang telah dilaksanakan. Di tahun 2024, saya ingin program UHC ini sudah maksimal sehingga masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan cukup menunjukkan KTP saja,” kata Bobby Nasution saat pembukaan Musrenbang RKPD Kota Medan Tahun 2023 baru-baru ini.
Langkah Bobby Nasution yang ingin mempermudah masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan cukup menggunakan KTP melalui program UHC dinilai sangat tepat dan merupakan terobosan yang sangat baik oleh akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU) Indra Fauzan SHI MSoc Sc PhD. Selain merupakan visi dan misi Wali Kota, jelasnya, pelayanan kesehatan juga merupakan kebutuhan yang sangat diinginkan masyarakat, terutama rakyat kecil.
“Harusnya dengan menggunakan KTP, masyarakat sudah bisa terlayani dengan baik, tidak perlu lagi menggunakan banyak kartu. Tapi penggunaan KTP harus tepat karena berbasis NIK, jadi pendataan masyarakat harus baik dan rapi. Disamping itu digitalisasi data sudah harus diselesaikan. Jadi OPD terkait yang ditugaskan menjadi penopang utama program ini,” ungkap Indra.(01/red)
