Reses Komisi V DPR RI di Sumut, Walikota Tebingtinggi Singgung Masalah Banjir
Walikota Tebingtinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan (kedua dari kanan) saat menyampaikan perihal penanganan banjir yang kerab terjadi di Kota Tebingtinggi pada Reses Raker Komisi V DPR RI di Sumut, Senin (21/2/2022) di Hotel Cambridge Jl. S. Parman Medan.(SB/komf)
sentralberita | Tebingtinggi ~ Walikota Tebingtinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, M.M singgung masalah banjir kiriman yang kerab terjadi di Kota Tebingtinggi.
Hal itu diungkapkannya saat menghadiri kunjungan kerja reses Komisi V DPR RI di Sumut masa persidangan III TS 2021-2022, Senin (21/2/2022) di Hotel Cambridge Jl. S. Parman.
Terkait hal tersebut, Walikota meminta kepada Andi Iwan Dermawan sebagai Komisi V DPR RI supaya penanganan banjir di Kota Tebingtinggi dapat dipercepat penanganannya.
Kota Tebingtinggi, sebut Umar Zunaidi, mempunyai 5 sungai, yaitu sungai Padang, Sungai Sibarao, Sungai Kelembah, Sungai Bahilang dan Sungai Sigiling dimana hulu sungai tersebut berada di wilayah kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) yang perlu dilakukan perbaikan agar kedepannya Kota Tebingtinggi tidak lagi mengalami banjir.
Sementara itu, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menyampaikan permasalahan perbaikan jalan di Sumut. Edy Rahmayadi mengatakan sangat sulit memperbaiki jalan di Sumut. Hal ini dikarenakan panjang jalan di Sumut yang berstatus jalan provinsi mencapai kurang lebih 3.000 Km, dan merupakan jalan provinsi yang terpanjang di Indonesia.
Anggaran perbaikan atau pembangunan jalan di Sumut setahun hanya Rp. 300 miliar hingga Rp. 400 miliar. Dengan anggaran tersebut, jalan yang bisa diperbaiki hanya sekitar 60-80 Km setahun.
” Sangat sulit untuk kita mencapai jalan yang layak di Sumut ini,” ujar Edy.
Edy juga telah meminta bantuan Komisi VIII DPR RI untuk Dana Bagi Hasil (DBH) yang adil. Dengan DBH tersebut, diharapkan infrastruktur di Sumut dapat diperbaiki atau dibangun.
Selain itu, Edy juga meminta perhatian mengenai bendungan yang ada di Sumut. Dikatakannya, Sumut tidak banyak memiliki bendungan, padahal bendungan memiliki manfaat yang besar. Mulai dari pengairan untuk pertanian, penyediaan air bersih, pembangkit listrik, pengendali banjir, hingga tempat wisata.
Edy juga membandingkan jumlah bendungan yang lebih banyak di daerah lain ketimbang di Sumut. Padahal Sumut memiliki 33 kabupaten/kota.
“ Kalau kami bandingkan, Jatim, saat ini dia punya 10 bendungan, Jawa Barat sudah 11 bendungan, Jawa Tengah itu 14 bendungan, Sumut ada satu bendungan, Lau Simeme, sampai sekarang belum jadi,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan mengatakan tujuan kunjungan kerja reses adalah untuk menampung permasalahan yang terjadi di Sumut.
“ Kunker ini dalam rangka salah satunya mendengarkan permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Sumut, terkait menyangkut dengan pembangunan infrasrtuktur dan transportasi di Sumut,” kata Iwan.
Hadir dalam acara tersebut, Wali Kota Medan, Wakil Bupati Deli sedang, Bupati Serdang Bedagai, Bupati Asahan, Bupati Karo, Kepala BWS 1 Sumatra ll, Dirjen SDA Kementerian PU, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional l, Dirjen Bina Marga Kementrian PU, Kepala BMKG Provsu, Kepala Basarnas Medan, EGM PT. Angkasa Pura II, Gm. PT. Pelindo I, GM PT. ASDEP Indonesia Ferry, Vice President PT. KAI Divre I Sumut.(SB/jontob)
