Aksi Borong Konsumen, Migor Langka
Ridho Pamungkas, Kepala Kanwil I KPPU
sentralberita | Medan ~ Berdasarkan hasil pantauan KPPU Kanwil I Medan di sejumlah ritel modern di Kota Medan, sejak penerapan minyak goreng (Migor) satu harga subsidi pemerintah Rp14.000/liter, ternyata banyak gerai yang kehabisan stok atau ludes dalam sekejap.
“Ini karena kondisi panic buying di level konsumen sehingga permintaan terhadap minyak goreng subsidi di awal penerapannya menjadi sangat tinggi dibandingkan kecepatan distributor dalam mensuplai minyak goreng di sejumlah ritel,” kata Ridho Pamungkas, Kepala Kanwil I KPPU Selasa (25/1).
Sementara di beberapa toko swalayan yang tidak berjaringan, masih terdapat stok minyak goreng yang dijual dengan harga lama atau belum disesuaikan dengan kebijakan satu harga.
Dari keterangan petugas kasir di sejumlah gerai minimarket, meskipun pasokan masuk secara rutin 2 atau 3 hari sekali. Namun begitu pasokan minyak goreng diturunkan, dalam hitungan jam sudah habis diborong konsumen. Petugas Kasir sebenarnya sudah mengatur pembatasan pembelian maksimal 2 liter untuk menghindari aksi borong. Beberapa ritel yang ditemui menyatakan bahwa sudah dua hari stok kosong dan hari ini baru akan masuk lagi stok dari distributor.
Di pedagang eceran kecil, migor masih tersedia dengan harga sesuai pemerintah cuma pembeli hanya bisa dapat 1 liter saja. Itupun merek migor yang biasa seperti Hidayah.
Ridho menyebut sangat kecil kemungkinan pasokan minyak goreng ditimbun di level produsen karena harga sudah ditetapkan oleh pemerintah, artinya dengan menahan pasokan tidak akan mengakibatkan kenaikan harga di tingkat konsumen.
Menurut Ridho, kekosongan minyak goreng di sejumlah ritel bisa saja terjadi karena konsumen lebih memilih untuk belanja di ritel yang telah menerapkan harga subsidi dibandingkan membeli di swalayan atau toko tradisional yang masih menjual migor dengan harga lama.
“Hal ini tentunya dapat menjadi keuntungan tersendiri bagi ritel modern mengingat konsumen biasanya tidak hanya berbelanja minyak goreng saja, namun juga kebutuhan lain yang disediakan di ritel tersebut,” ungkapnya.
Ridho sendiri menilai fenomena panic buying ini tidak akan berlangsung lama karena pemberlakuan kebijakan satu harga masih akan berlangsung selama enam bulan. Semestinya konsumen tidak perlu melakukan aksi borong atau menimbun minyak goreng di rumah karena stok sudah dijamin oleh pemerintah.
“Kepada konsumen untuk berbelanja sesuai dengan kebutuhan serta meminta kepada pihak pemasok untuk segera mempercepat supply di seluruh retailer,” imbaunya.
Terkait dengan kebijakan subsidi minyak goreng sebagai solusi jangka pendek, Ridho menilai bahwa hal tersebut malah bisa menjadi insentif bagi produsen untuk mempertahankan harga tinggi. Untuk itu KPPU tetap akan melakukan penelitian dan pengawasan terhadap sejumlah produsen yang menguasai pasar minyak goreng serta tetap akan menilai kebijakan pemerintah yang dapat mendorong pertumbuhan industri minyak goreng agar sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.
Secara terpisah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumatera Utara Soekowardojo kepada wartawan di sela acara Khitanan Massal yang digelar BI Selasa (25/1) mengatakan kenaikan minyak goreng bisa memicu inflasi.
Menurut Soeko, panggilan akrabnya, harga migor naik dampak dari tingginya harga CPO di luar negeri. “Jadi harga dalam negeri terikut naik juga,” ungkapnya.
Oleh karena itu, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp14.000 per kg sejak Kamis (20/1/2022). Harga ini kerjasama dengan pedagang ritel Indonesia. “Tapi pasar-pasar tradisional belum ada kerjasama,” katanya.
Soeko menyebut Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumut tentu berharap harga HET Rp14.000 di pasar ritel modern dan tradisional. “Untuk itu perlu kerjasama dengan produsen migor,” katanya. (wie)
