KPP Pratama Komit Dukung Zona Bebas Korupsi

Kepala KPP Pratama Lubuk Pakam, Womsiter Sinaga (kanan) bersama Ketua DPRD Deliserdang Zakky Syahri (kiri) di Kantor DPRD Deliserdang kemarin. (f-ist)

sentralberita | Medan ~ KPP Pratama Lubukpakam komit untuk mengikuti program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK).   

Hal itu diutarakan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubukpakam, Womsiter Sinaga  pada silaturahmi dan  koordinasi  dengan  Ketua  DPRD  Kabupaten  Deliserdang Zakky Syahri di kantor DPRD Kabupaten Deli Serdang, Lubukpakam Kamis (9/12).    

Siaran pers dari Kabid P2Humas Kanwil Dirjen Pajak Sumut I Bismar Fahlerie Rabu (22/12) menyebut peran pajak tidak dapat dipisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada saat ini, pajak sangat strategis dan sangat penting dalam pembangunan bangsa membiayai pembangunan.    

Baca Juga :  Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Dukung BBM Alat Berat Tanggap Bencana Sumbar

Untuk itu, Womsiter meminta dukungan Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang agar KPP Pratama Lubuk Pakam berhasil mewujudkan wilayah bebas korupsi di KPP Pratama Lubuk Pakam, menjaga integritas pegawai, senantiasa melakukan inovasi pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak dan meningkatkan kinerja dengan mencapai target penerimaan pajak tanpa korupsi.   

Pada kunjungan itu, Womsiter didampingi Kepala Seksi Pengawasan VI, Lambok Parsaoran Simanungkalit, Kepala Seksi Pengawasan I, M Ika Yanuar dan Account Representative di Seksi Pengawasan VI, Wendra.
   

Womsiter mengawali perbincangan dengan mengenalkan diri dan jajaran kemudian menyamakan persepsi tentang pajak.   

“Peran pajak tidak dapat dipisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara,” ungkap Womsiter.    

Baca Juga :  #KurirSATSETJNE Medan Siap Mengantarkan Kebahagiaan dengan Tampilan Baru

Ia menjelaskan pajak berkontribusi lebih  dari 70 persen terhadap pendapatan negara dalam APBN setiap tahun. Dana pajak selain digunakan untuk gaji Aparat Pemerintah, yaitu: ASN Pusat dan Daerah, TNI/Polri juga membiayai pembangunan infrastruktur, membiaya vaksin dan pengobatan karena pandemi covid-19, pemberian BLT, pemulihan ekonomi nasional untuk membantu UMKM, dana BOS, subsidi dan sebagainya.(wie)

-->