Holding PTPN Dinilai Gagal, FKPPN : Menteri BUMN Perlu Ambil Langkah Tegas
sentralberita| Medan~ Dewan Pimpinan Nasional Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara (DPN FKPPN) kembali menyoroti dan mengkritik keras terhadap kondisi holding (penggabungan) di tubuh PTPN. FKPPN juga sudah berulang kali mengirim surat ke Erick Tohir selaku Menteri BUMN RI.
Kali ini FKPPN tidak tanggung-tanggung dalam menyoroti permasalahan yang terjadi selama ini terkesan disembunyikan oleh pihak pihak yang memang tidak ingin hal ini diungkap. Termasuk indikasi kerugian negara yang timbul akibat bobroknya tata kelola manajemen PTPN.
” Kondisi PTPN saat ini tidak lebih baik dari sebelum penggabungan. Kami menilai holding PTPN gagal, dan kami minta pak Erick Tohir perlu mengambil langkah tegas dan kebijakan terbaik untuk menyelamatkan PTPN Group”,”kata Ketua Umum DPN FKPPN, Drs HN Serta Ginting didampingi Ketua Harian dan Sekretaris Dewan Pengawas DPN Harriadhi serta beberapa pengurus lainnya baru baru ini di Medan Club’, Kamis (19/8/2021).
DPN FKPPN menyoroti banyaknya proyek mangkrak dan menghamburkan pembiayaan yang sia sia dan merugikan
keuangan PTPN dan negara.
“Kami sejak awal mengkhawatirkan kalau holding ini akan menjadikan ladang Korupsi bagi para Direksi, dan ternyata
benar dugaan kami, terbukti Dirut Holding melakukan kejahatan korupsi penjualan gula bersama dengan Direktur
Pemasaran PTPN3,”kata mantan Wakil Ketua DPRD Sumut ini.
Selain itu, ada juga penjualan lahan dan divestasi lahan, serta tidak jalannya proyek besar yang menghamburkan uang ratusan milyar. :”Seperti KEK Sei Mangkei, proyek rumah di Bekala, PLTBS, Sawit Sapi dan lain lain. Inilah yang sangat kita sesalkan.”tegas Serta Ginting diaminkan jajaran Pengurus FKPPN.
FKPPN juga sangat kecewa dengan jajaran manajemen yang berkuasa saat ini karena seperti alergi dengan keberadaan FKPPN yang hadir terdepan membela kepentingan Purnakrya . Namun diabaikan dan dalam rangka melakukan kontrol sosial terhadap kondisi PTPN, apapun yang dilakukan Direksi akan dimintai pertanggungjawaban suatu saat. Karenanya perlu punya rasa empati kepada pensiunan.
FKPPN juga menyampaikan bahwa semua ingin kelangsungan kejayaan PTPN ini terus berjalan dengan tatakelola yang baik dan jauh dari KKN termasuk dimulai dari penempatan Direktur PTPN dan efesiensi penggunaan anggaran.
Demikian statement DPN FKPPN terkait dengan dilayangkannya surat kepada Kementerian BUMN RI, semoga Pak Erick Tohir respons dan mengambil langkah tegas.(SB/01/mal)
