Serius Berantas Pungli, Bupati Tapsel Terapkan Pola Transparansi
sentral berita | Tapsel ~ Sejak beberapa tahun terakhir, Pemkab Tapanuli Selatan (Tapsel) sudah menerapkan pola transparansi untuk semua urusan. Setiap orang yang ingin mengurus sesuatu, bisa dengan mudah mengakses atau mendapatkan informasi. Mulai dari tata cara, persyaratan, biaya dan waktu.
Misalnya, untuk urusan KTP, KK dan akte kelahiran, sudah bisa diakses melalui website dinas Dukcapil atau langsung. Kemudian, untuk perizinan, bisa diakses melalui website dinas pelayanan terpadu satu pintu.
” Semua sudah transparan. Kami sudah berupaya menutup ruang terjadinya pungutan liar (pungli). Itu sesuai saran Tim Ombudsman yang kami undang beberapa waktu lalu”, kata Bupati Tapsel, Dolly Pasaribu pada acara sosialisasi Saber Pungli oleh Tim UPP Provinsi Sumut di Aula Sarasi, Lantai III, Kantor Bupati Tapsel, Rabu (7/7).
Selain itu, Pemkab Tapsel sudah membentuk Satgas Saber Pungli sesuai SK Bupati Nomor : 188.45/71/KPTS/2019. Dimana, selain melakukan pengawasan dan penindakan, Satgas selalu dilibatkan dalam pembahasan sebuah program.
” Satgas Saber Pungli lebih mengedepankan pembinaan dan upaya preventif, pencegahan, sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan. Namun, jika tetap menemukan pungli akan bertindak dan memproses secara hukum”, jelasnya.
Kemudian, upaya lain juga terus dilakukan berupa meningkatkan profesionalitas kinerja ASN. Khususnya, ASN yang bertugas dalam pelayanan publik. Sehingga, mereka tidak berani melakukan tindakan melanggar hukum, tandasnya.
Sementara, Ketua Tim Pokja Pencegahan UPP Saber Pungli Sumut, AKBP Parluatan Siregar, dalam sambutannya meminta, agar setiap paparan yang disampaikan dapat diterima semua peserta. Selanjutnya, ilmu tersebut diterapkan saat menjalankan tugas sehari-hari.
Menurutnya, sosialisasi itu sangat penting. Karena itu perintah langsung Presiden RI, Joko Widodo atas permintaan Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Sebab, selama masa pandemi Covid-19, sudah sangat banyak anggaran pusat yang dikucurkan ke daerah.
” Sesuai informasi di media massa, sudah ratusan triliun rupiah yang dikucurkan dalam penanganan Covid-19. Ini tentu harus diawasi agar penyaluran dan penggunaannya tepat sasaran”, tegas Mantan Kapolres Tapsel itu.
Sementara, Ketua Umum Masyarakat Anti Pungli Indonesia (MAPI) Sumut, Dedi menyebut, selama ini sudah banyak menerima pengaduan masyarakat tentang maraknya pungli. Baik dari sektor pelayanan publik dan non publik.
” Setiap laporan kami verifikasi. Selanjutnya, kami sampaikan ke UPP Saber Pungli Sumut agar ditindaklanjuti”, pungkasnya.
Turut hadir, Wabup, Rasyid Assaf Dongoran, Kajari, Ardian, Wakapolres, Danramil Sipirok mewakili Dandim 0212/TS, Ka BNNK, AKBP Drs Tongku Bosar Pane MM, Tim Pokja UPP Tapsel dan Paluta, pimpinan OPD Tapsel dan Paluta, camat, kades, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama se Tapsel dan Paluta. (SB/PH).
