Terkait Dana Desa, Bupati Tapteng Dilaporkan ke Poldasu

sentralberita | Medan ~  Sekelompok masyarakat melaporkan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Bakhtiar Ahmad Sibarani ke Polda Sumatra Utara. Laporan itu dibuat Rico Tobing dan warga lainnya terkait penggunaan dana desa. 

Bukan tanpa alasan, mereka sudah melakukan investigasi dan menyiarkan laporan tersebut ke media sosial. Hal itu menjadi perhatian masyarakat dan viral.

Investigasi itu diakui Rico dimulainya saat Februari 2021 bersama rekan-rekannya. Ada tiga program dana desa di Tapteng yang dicurigai ada dugaan penyelewengan. Yakni pengadaan alat kesehatan, pengadaan lampu jalan dan bimbingan teknis (Bimtek).

“Dari ketiga item tersebut ada dugaan kerugian negara sebesar Rp19 miliar,” ujar Rico pada Kamis (6/5/2021).

Rico telah menginformasikan temuannya tersebut ke pihak Pemkab Tapteng. Namun, dia mengaku bahwa temuan dugaan kerugian negara kurang ditanggapi serius.

“Kami sudah memberitahukan secara lisan dan tertulis ke pak Bupati dan PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa). Namun belum ada tanggapan serius,” kata dia.

Soal pengembalian dana desa desa Kabupaten Tapteng oleh pihak swasta atau pihak ketiga ke Kejari Sibolga sebesar Rp6,9 miliar, Riko mengatakan, ada 159 desa yang sepakat soal penggunaan alkes tersebut. Tidak hanya 95 desa.

“Banyak keanehan dalam pengelolaan dana desa itu. Termasuk perusahaan yang mengembalikan itu bukan perusahaan Alkes, melainkan perusahaan konstruksi. Kami cek kantornya sesuai alamat yang tertera, itu hanya rumah biasa. Kita berharap penegak hukum menyelidiki kasus tersebut lebih dalam lagi agar orang-orang yang terlibat bisa ditindak secara hukum yang berlaku,” terang Rico.

Tidak berhenti di situ saja, Rico bersama rekan-rekannya pun kemudian melaporkan dugaan penyelewengan dana desa Kabupaten Tapteng tersebut ke Polda Sumut pada 23 April 2021.

Terkait itu, mereka melaporkan Bupati Tapteng, Bakhtiar Ahmad Sibarani dan Kepala Dinas PMD dengan melampirkan hasil temuan mereka dalam satu bundel laporan setebal 500-an lembar.

Rico menduga ada pengkondisian dari oknum Pemkab Tapteng terkait pengadaan Alkes dan barang lainnya. Bahkan dia menduga ada titipan pengadaan dari oknum untuk dimasukkan ke program desa.

“Kami laporkan Bupati dan Kepala PMD. Laporannya dugaan korupsi terkait dana desa tahun 2020, ada dugaan keterlibatan pejabat Tapteng. Sesuai aturan pemerintah bahwa kita (masyarakat) ikut serta dalam memberantas korupsi. Kita menginginkan negara ini agar lebih bagus lagi, bebas dari korupsi. Kita tunggu juga proses di penegak hukum,” pungkas Rico.

Sementara itu, Bupati Tapteng Bakhtiar Sibarani memberikan penjelasan kepada awak media. Menurutnya, terkait penggunaan dana desa itu adalah kewenangan dari pihak desa.

“Terkait dana Alkes, kontraktornya sudah mengambilkan keuangan negara, kan dipendampingan desa ada jaksa,” terang Bakhtiar.

Dia pun menjelaskan kenapa dana tersebut dikembalikan ke kas desa. Dijelaskannya, bahwa ternyata nilai pengadaan anggaran yang lalu tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang.

Diberitakan  sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Sibolga menerima uang sebesar Rp6,9 miliar sisa dari dana desa. Dana itu diperoleh dari 95 Desa di Tapanuli Tengah, Sumatra Utara. Henri menyebut dari 159 desa di Tapteng, ada sebanyak 95 desa yang mengembalikan dana desa tersebut.

Tidak semua desa terlibat dalam pengembalian itu. Karena tiap-tiap desa berbeda-beda penggunaan anggarannya. “Satu desa itu Rp73,430 juta yang harus dikembalikan,” kata Henri saat itu.

Dikatakan Henri, uang sebesar Rp 73 juta itu seharusnya dipergunakan untuk pembelian Alkes (Alat Kesehatan). Namun, kata Henri dikarenakan COVID-19 yang masih melanda, penggadaan alat tersebut tidak bisa dipenuhi oleh pihak ketiga (perusahaan).

“Pihak ketiga (Perusahaan) tidak bisa memenuhi pesanan Alkes oleh kepala desa,” jelasnya.

Terjadinya pengembalian dana desa itu setelah adanya laporan dari masyarakat. Pengadaan Alkes tidak ditemui pada 95 desa. Penyelidikan pun dilakukan. Tim Kasi Intel dari Kejari Sibolga diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan di lapangan.

“Kemudian kita panggil Kadis PMD, Kepala Desa dan pihak ketiga (Perusahaan), mereka kita pertemukan untuk membicarakan terkait pengembalian dana itu,” jelasnya.(idn)