Dinas PU, Dishub dan Dinas Perdagangan Medan Dituding Banyak KKN
sentralberita | Medan ~ Massa Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Medan, melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Wali Kota Medan.
Dikutip Kamis (8/4), Rahmad Ritonga, salah seorang demonstran menyampaikan aksi demo tersebut tak terlepas menuntut Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyelesaikan permasalahan di SKPD Medan terkait Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), yang terjadi di kubuh Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Perdagangan, dan Pejabat PLN Kota Medan.
“Kami menuntut Wali Kota Medan untuk menyelesaikan permasalahan dan mengganti SKPD yang terlibat pungutipan liar (pungli) dan bagi-bagi proyek. Seperti adanya dugaan terhadap Dinas PU yang melakukan bagi bagi proyek terhadap DPRD Medan dan pungli terkait uji KIR yang dilakukan Dishub Medan,” ucapnya.
“Jadi, kami di sini menuntut Wali Kota Medan untuk bekerja sama menyelesaikan KKN yang dilakukan SKPD di Kota Medan. Sebagaimana, nantinya agar Kota Medan ini menjadi berkah,” lanjutnya.
Kemudian Wakil Walikota Medan, Aulia Rachman yang datang menemui demonstran, menanggapi dengan meminta maaf kepada PC PMII karena keterlambatannya untuk menemui mereka. Dikarenakan adanya sebuah agenda rapat terkait persiapan bahan pangan di bulan Ramadan 2021.
Aulia juga menyampaikan bahwasanya Wali Kota Medan tak ada di tempat, karena ada agenda di luar Kantor Wali Kota Medan.
“Nah, makanya saya di sini, disuruh pak Wali Kota Medan untuk samperin adik adik mahasiswa sekalian yang berdemo. Saya di sini untuk mempertanyakan apa masalah yang ingin kalian sampaikan. Ternyata, ini rupanya permasalahannya,” tuturnya.
Aulia juga mengatakan kepada para demonstran, apabila ada bukti tuntutan terkait diduganya SKPD Medan melakukan KKN.
Bukti-bukti tersebut dapat diserahkan ke Wakil Wali Kota dan Wali Kota Medan secara langsung.
“Jadi pak Wali Kota Medan berpesan kepada saya, kalau ada bukti terkait SKPD Medan yang melakukan KKN, kasih kepada saya buktinya. Maupun itu bukti terkait Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Medan yang menyalahkan wewenang dan melakukan KKN?,” ucapnya.
Kemudian Aulia Rahman menegaskan apabila ada bukti OPD yang menyalahkan wewenangnya, pihak Pemko Medan siap untuk membenahinya.
Karena, prinsip dari Wali Kota Medan saat ini, Bobby Nasution, ingin melihat masa ke depan kota Medan.
“Jadi beliau tak ingin melihat masa ke belakang Kota Medan, tetapi beliau melihat masa ke depannya kota medan. Di masa kami, pihak OPD Medan jangan pernah coba-coba meyalahkan wewenang. Kalau ada memang di masa kami ada yang melakukan hal seperti itu, dia harus siap menerima resiko dengan hukum, itu perintah pak wali kita,” tegasnya kepada pendemo.
Aulia juga mengatakan, akan membenahi OPD Medan yang lama, menuju sistem yang baru. Ia juga mengaku terkait permasalahan uji KIR dan pungutipan liar parkir, bahwasanya pihak Pemko Medan sudah memperbaiki.
Selain itu, Aulia juga menegaskan bahwasanya tidak ada lagi sistem transaksional yang dibuat oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Medan untuk pengutipan parkir.
Karena, sistem pengutipan parkir sudah menggunakan uang elektronik.
“Mengapa dilakukan seperti itu, karena kita mengejar Pedapat Asil Daerah agar naik. Karena target pak Wali Kota Medan ke depan, seluruh warga Kota Medan yang kerjanya musiman, itu semua di cover jaminan kesehatannya, yang ada hutang BPJSnya kelas 3, kita tutup dan kita bayari serta digratiskan,” tuturnya.
Selanjutnya, Aulia Rachman juga menyampaikan terima kasih kepada PC PMII telah memberikan informasi terkait permasalahan OPD Kota Medan.
Namun, Aulia juga menegaskan, jika ada informasi yang valid, dapat diberikan datanya langsung ke pihak Pemko Medan, terutama kepada Wakil Wali Kota Medan. Ia mengaku, pihak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan akan menindak tegas.
(tc)
