Gelar Rakorda, Demokrat Daerah Tolak KLB: ‘Mereka Itu Gerombolan Liar”

sentralberita | Bandung ~ Beberapa pengurus Partai Demokrat di daerah mengaku menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumatra Utara sambil menyebutnya sebagai “gerombolan liar”. Sejumlah upaya hukum pun akan ditempuh.

Sebelumnya, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat digelar oleh Jhoni Allen Marbun dkk. dengan hasil pengangkatan Moeldoko sebagai Ketua Umum, hari ini. 

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Barat dan 27 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Jawa Barat memastikan tetap setia kepada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan tidak menghadiri KLB di Medan.

“Jadi, kalau ada yang datang ke sana, yang kita kenal, kader atau pengurus DPD aktif, itu pasti akan kita ajukan pemecatan segera,” kata Wakil Ketua DPD Demokrat Jabar Asep Wahyu Wijaya, Jumat (5/3).

Menurutnya, mereka yang hadir dalam KLB Partai Demokrat di Sumut merupakan “gerombolan liar” yang tidak mewakili partai.

“Mereka gerombolan liar, jadi kita sama sekali tidak tahu siapa yang berangkat ke situ. Kita merasa dan sadar orang-orang yang datang ini tidak beridentitas, bodong, bukan kader partai aktif apalagi pengurus,” ujarnya.

Selain itu, ia mengatakan KLB Demokrat di Sumut merupakan orang-orang yang telah dipecat partai, bukan kader aktif meski memakai jas partai.

“Penggagasnya ini orang pecatan, senior yang sudah dipecat, bahkan sudah ada yang pernah pindah partai. Terus yang mereka dorong jadi Ketum-nya aja Pak Moeldoko bukan anggota Demokrat,” kata Asep.

“Penggagas dan kandidatnya tidak punya KTA. Kalau sekedar pakai baju Demokrat, di Pasar Senen juga banyak, beli jaket Golkar juga di sana banyak,” ungkapnya.

Pihaknya pun mengaku tidak pernah memberikan surat kuasa baik kepada DPD maupun DPC untuk mengikuti KLB.

“Kalau mau KLB harusnya seperti musda atau muscab, harus suara sah. Kalau ada tiba-tiba ada kader aktif, ngaku-ngaku ketua DPC, DPD atau merasa mendapatkan surat kuasa dari ketua masing-masing itu tidak ada. Kita tidak pernah kasih kuasa, tidak pernah ngasih mandat, apalagi untuk memberi suara. Kalau ada yang begitu kita pecat, enggak ada urusan,” katanya.

Sekretaris DPD Partai Demokrat DIY Freeda Mustikasari juga mengaku tetap mendukung kepemimpinan AHY dan menilai KLB inkonstitusional.

“Kita di DIY tetap mendukung bahwa kepemimpinan kita yang sah partai adalah hasil kongres kelima, adalah ketum Agus Harimurti Yudhoyono,” kata saat dihubungi, Jumat.

“Secara aturan dengan mengumpulkan sekian ribuan apakah prokes (protokol kesehatan) dipakai dan sebagainya. Syarat KLB semua aturan ditabrak sudah,” tegasnya.

Pihaknya pun bersiap memberi sanksi kepada kader yang membelot dengan datang ke ajang KLB di Sumut.

“Sanksinya jelas, ya itu tadi keluar dari partai. Sanksi parta dari AD/ART kan sudah ada aturannya,” tutupnya.

Lawan KLB
Ketua DPD Partai Demokrat Banten Iti Octavia Jayabaya mengaku akan melawan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang menyatakan Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum), pengganti AHY. Partai berlambang mercy itu mengaku masih solid mendukung putra sulung SBY sebagai ketuanya.

“Tidak [mengakui hasil KLB]. Kami justru akan melawan. Jadi kami masih konsisten, komitmen terhadap AHY sebagai ketum kami,” kata dia, yang juga merupakan Bupati Lebak itu, di kantornya, Jumat (5/3).

Iti mengakui ada bekas Ketua DPC Demokrat Pandeglang yang berangkat ke KLB di Sumatera Utara (Sumut). Dia menganggap itu sebagai tindakan ilegal dan melanggar hukum.

Demokrat Banten juga sudah membentuk tim advokasi untuk menyelesaikan kasus klaim
 representasi pihaknya oleh mantan ketua DPC Demokrat Pandeglang yang berangkat ke KLB.

“Ada nama Roni Bahroni, dulu ketua DPC Pandeglang. Dia sudah nyaleg di partai lain, otomatis dia bukan anggota dan kader Demokrat. Secara legal hukum, dia tidak punya hak suara dan ini SK-nya harus dibatalkan, KLB ini harus dibatalkan, karena suaranya bukan kader Demokrat yang memiliki hak suara,” terangnya.

Senada, Ketua DPD Partai Demokrat Jateng Rinto Subekti siap melakukan perlawanan dengan segala cara bila hasil KLB di Sumatera Utara disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

“Saya pribadi, dan kami berikut seluruh pengurus yang ada di DPD dan DPC 35 Kabupaten-Kota akan melawan, melawan dengan segala cara hasil KLB”, cetusnya.

Pihaknya juga akan menyeret ke proses hukum oknum DPC Demokrat di Jawa Tengah yang berangkat ke KLB dengan mengaku mendapat amanah dari Ketua DPC. Dari informasi yang diterima Rinto, ada sekitar 14 orang pengurus DPC yang berangkat ke KLB di Sumatera Utara.

“Yang punya suara itu kan Ketua DPC, padahal semua Ketua DPC di Jateng kumpul disini sama saya. Berarti kan mereka bawa surat yang seolah mewakili Ketua DPC dan pastinya ada tanda tangan di situ. Bila ada tanda tangan yang palsu, kita akan polisikan seret ke proses hukum. Kita tunggu saja mereka”, tambah Rinto.

DPD Demokrat Jawa Tengah sendiri menggelar Rapat Kordinasi Daerah (Rakorda) sebagai upaya menyikapi digelarnya KLB sekaligus menyusun langkah-langkah mengantisipasi adanya penyusupan atau rongrongan baru paska KLB.

“Hari ini dan besok kita gelar Rakorda untuk merapatkan barisan dan mengantisipasi rongrongan dan penyusupan yang dimungkinkan muncul paska KLB, ujar Rinto. (cnn)