Gelar RDP Bareng Kadinsos Tanjungbalai, Anggota Dewan Ngamuk Lempar Gelas dan Tendang Meja
sentralberita | T.Balai ~Rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi C DPRD Tanjungbalai berakhir ricuh.Anggota Komisi C DPRD Tanjungbalai, Teddy Erwin dan Martin Chaniago mengamuk melempar gelas hingga menendang meja hingga terbalik.
Aksi yang dilakukan Teddy Erwin dan Martin Chaniago itu bermula saat anggota Komisi C DPRD Tanjungbalai menanyakan soal data BPJS Kesehatan warga pada Kepala Dinas Sosial Pemko Tanjungbalai M Idris.
“RDP itu dilakukan untuk membahas terkait pengurangan kuota BPJS Kesehatan yang kami anggap tidak tepat sasaran,” kata Ketua DPRD Tanjungbalai Heriston Sihaloho, Rabu (17/3/2021).
Dia mengatakan, RDP itu digelar Selasa (16/3/2021) kemarin.
Saat ditanya mengenai data BPJS Kesehatan milik warga, Kadinsos Pemkab Tanjungbalai M Idris memberikan jawaban yang dianggap tidak bertanggung jawab.
M Idris mengatakan bahwa dirinya belum melakukan pendataan.
Mendengar jawaban itu, sontak Teddy Erwin mengambil gelas dan melemparkannya ke arah M Idris.
Tindakan itu disusul dengan aksi tendang meja dan banting mikrofon yang dilakukan Martin Chaniago.
“Kami menanyakan mengapa berani sekali dia menyatakan ke BPJS kalau 20 ribu itu sudah tepat atau full, sedangkan belum dilakukan pendataan,” Hariston Sihaloho.
Seharusnya, lanjut Hariston, sebelum menyampaikan statemen ke BPJS Kesehatan, M Idris melakukan pendataan dan pengecekan ulang.
Sehingga warga yang benar-benar membutuhkan bisa dicover oleh BPJS Kesehatan.
“Jadi untuk apa kami memberikan waktu tenggang dua bulan kepada mereka? Apa kerja mereka? Alasannya karena anggaran,” kata Hariston dengan nada kesal.
-Komisi C Minta Kadinsos Dicopot
Ketua Komisi C DPRD Tanjungbalai Hariston Sihaloho meminta Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Syahrial mencopot Kepala Dinas Sosial M Idris.
Alasannya, M Idris dianggap tidak becus bekerja.
Gegara ulah M Idris, sejumlah Anggota Dewan Mengamuk Lempar Gelas dan Tendang Meja.
Pasalnya, M Idris tidak memegang data soal BPJS Kesehatan warga.
“Kami menanyakan data soal BPJS Kesehatan warga yang dinonaktifkan. Setelah kami minta, ternyata datanya tidak ada,” kata Hariston, Rabu (17/3/2021).
Padahal, kata dia, sebelumnya M Idris menyebut ada 25 ribu warga yang kepesertaan BPJS Kesehatannya dinonaktifkan.
“Dalam waktu dekat ini kami akan menyurati Wali Kota agar merekomendasikan kepala dinas yang tidak becus bekerja sebaikanya digantikan saja,” (tc)
