Wagirin Arman: OPD Harus Mampu Turunkan Anggaran dari Pusat ke Medan
sentralberita | Medan ~ Politisi Senior Partai Golkar H. Wagirin Arman menyebutkan, terpilihnya Bobby Nasution sebagai Wali kota secara hakikat tidak terlepas dari keputusan terbaik Tuhan yang diterima oleh masyarakat Medan.
Oleh karena itu, katanya, user Politik, user penguasa dan user rakyat Medan harus kompak, bersatu untuk melakukan lompatan besar guna membenahi Kota Medan. Lompatan besar itu tidak bisa dilakukan kalau tidak memahami bagaimana fungsi atau peran anggaran yang ada.
“Kemampuan anggaran kota Medan sangat terbatas. Dari posisi carut-marut nya kota Medan ini maka memerlukan penanganan yang luar biasa. Oleh karena itu, Wali Kota Pak Bobby Nasution harus membentuk tim work yang kuat, sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada, mempunyai jalur ke pusat untuk bagaimana bisa menurunkan anggaran pusat ke Medan,” kata Wagirin Arman yang juga Anggota DPRD Sumut kepada wartawan, Jumat (12/3/2021).
Menurutnya, OPD di Medan harus berani memperankan diri bukan hanya sebatas menggali potensi Medan, melainkan bisa menurunkan anggaran dari pusat ke daerah untuk membangun Medan ini.
“Saat ini hubungan komunikasi Pusat dan Medan sangat intens, kenapa? Pak Nasution kita ini punya jaringan-jaringan di pusat yang bisa membantu memberdayakan dirinya, pengaruh dan wibawanya, serta kepintaran dan kebijakannya untuk menurunkan anggaran dari pusat ke daerah Medan,” imbuhnya.
Dikatakannya, tanpa Anggaran dari pusat, pembangunan Medan akan jalan alon-alon (pelan-pelan) sehingga akan menjadi tontonan pentas raksasa atau sumber pembicaraan. “Medan itu pintu gerbang wilayah barat. Medan ini pentas raksasanya, kalau pentas raksasanya semrawut, penataan kotanya semrawut, itu yang ditonton rakyat yang datang dari luar Medan. Makanya Bobby bersama Tim perlu kerja keras untuk membangun Medan dengan lompatan besar, membangun Medan tidak bisa dengan biasa-biasa saja,” tuturnya.
Oleh karena itu, ditekankannya lagi, semua pihak terutama OPD-OPD yang ada di Medan tidak bisa hanya duduk-duduk di Medan, tapi ke Jakarta guna melobi pusat agar anggaran turun. “Apa itu dana alokasi umum, dana alokasi khusus serta uang-uang yang bisa diperbantukan untuk daerah yang tidak melanggar undang-undang harus turun ke Medan,” demikian Politisi Senior Golkar ini.
Dia juga meminta kepala daerah Medan, Binjai, Deliserdang dan Karo (Mebidangro) meningkatkan koordinasi.
“Sebab, tidak ada gunanya jika Medan sukses melakukan lompatan besar dalam hal pembangunan, tapi kalau jalan ke Tanah Karo itu-itu saja percuma, maka terus terjadi kemacetan. Maka konsep untuk membangun Mebidangro harus punya semangat bersatu. Bukan hanya antar kepala daerahnya saja yang berkoordinasi, tapi ikut juga pemangku kepentingan anggaran seperti DPRD dan gubernur,” tuturnya. (01/red)
