Tenaga Kerja Terdidik RI Bisa Manfaatkan Peluang ke Jepang

sentralberita | Jakarta ~ Tenaga kerja terdidik di dalam negeri bisa memanfaatkan peluang kerja di Jepang. Apalagi Indonesia ke depan akan mengalami bonus demografi, sementara banyak penduduk Jepang memasuki usia tidak produktif di tahun 2025.

Hal itu terungkap dalam webinar internasional bertajuk “Duta Bangsa Menuju Global” dengan subtemanya “Memanfaatkan Bonus Demografi untuk Melejitkan Ekonomi Bangsa” yang digelar PT Duta Global Insan Indonesia (DGII) bersama Universitas Islam As Syafiiyah (UIA).

Direktur Utama PT Duta Global Insan Indonesia (DGII) Endraswari Safitri menyampaikan DGII tengah merancang sebuah konsep yang akan mempersiapkan anak bangsa profesional, mandiri, dan berwawasan kebangsaan siap berkarir di luar negeri. “Target kami adalah anak-anak usia 18-30 tahun untuk bekerja di luar negeri,” kata dia dalam keterangan tertulisnya Minggu (24/1/2021).

Dia mengatakan, DGII dan UIA sudah menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan Liana Segrus, Co, Ltd – Jepang sebagai registered supporting organization. MoU tersebut adalah kerja sama bidang akademik dan pengiriman tenaga kerja terdidik ke Jepang. Untuk tahap awal, DGII akan memfokus kepada program specified skill worker untuk pengirman tenaga perawat (caregiver). “Kami dapat menjamin, jika anak lulus dalam pendidikan bahasa Jepang dan karakter, maka dapat langsung berangkat ke Jepang,” lanjut Endraswari.

Rektor UIA Masduki Ahmad mengatakan bahwa program kerja dan belajar di Jepang sangat baik. UIA siap mengawal calon peserta untuk mempersiapkan tenaga kerja terdidik yang profesional, dan mengajak banyak pihak lain untuk bekerja sama guna menyukseskan program ini. “Kami sebut program ini adalah sebagai solusi bangsa di tengah masa pandemi Covid 19,” lanjut Masduki.

Dalam kesematan yang sama Komisaris Independen PT Telkom Indonesia, Tbk Marsudi Wahyu Kisworo dalam pemaparannya mengatakan ke depan Indonesia akan mengalami bonus demografi. Jika tidak disiapkan dengan baik akan menjadi permasalahan di bidang ketenagakerjaan. Ketua Umum Aliansi Pendidikan Vokasional Seluruh Indonesia ini juga menjelaskan pentingnya mendorong link and match “pernikahan” antara pendidikan vokasi dan dunia industri.

Sementara President Liana Segrus, Co, Ltd Kazuya Yamanouchi mengatakan bahwa di Jepang sedang mengalami kekurangan tenaga kerja (extreme labor shortage). Menyadari situasi tersebut, parlemen Jepang mengeluarkan kebijakan ketenagakerjaan baru melalui amendemen Immigration Control and Refugee Recognition Act. “Kebijakan ini berlaku sejak April 2019 dan akan membuka peluang kerja seluas-luasnya kepada negara lain,” imbuhnya.

Sebagai gambaran UMR pekerja Jepang jika dirupiahkan berkisar Rp 25 juta. “Jika kebijakan sebelumnya, hak dan kewajibannya pekerja asing dibedakan, sekarang sama dengan pekerja Jepang,” kata dia

HR Department Advisor, Hitowa Holding Co.Ltd Shinji Kurata menjelaskan kebutuhan tenaga kerja perawat di Jepang sangat besar. Perusahaan yang sudah berdiri sejak 2006 di Tokyo ini memiliki jasa pelayanan keperawatan untuk orang tua, anak-anak, individu dan pelayanan makanan. “Kami menghadapi problem dimana generasi baby boomer akan masuk ke dalam penduduk usia tidak produktif di tahun 2025. Populasi ini akan meningkat 17,8% dari total populasi di Jepang. Sedangkan angkatan kerja produktif di Jepang akan mengalami penurunan, sehingga kebutuhan tenaga kerja di sektor keperawatan akan terus meningkat,” jelas Shinji.

GM Business Development Group The Nishiniphon Shimbun, Co.Ltd, Yoichiro Higashi mengatakan, The Nishinippon Newspaper (NNP) adalah surat kabar yang berdiri sejak 1876 dan anggota Actis Group Foreign Employment Center (AGFEC), salah satu asosiasi ketenagakerjaan asing di Jepang yang terbesar di Kyushyu. AGFEC bertujuan menawarkan lowongan pekerjaan yang tepat bagi pekerja asing di perusahaan-perusahaan di kota Kyushyu. “The NNP juga bekerja sama dengan Liana Segrus, Co.Ltd, kami bukan hanya menawarkan lowongan pekerjaan di Jepang, tetapi juga mesupport pekerja asing untuk hidup di Jepang,” kata dia.

Komisaris PT Duta Global Insan Indonesia Ace Suryadi yang juga Dewan Pakar dan Ketua Pusat Kajian Kebijakan Pendidikan Nasional PGRI mengatakan dalam 10 tahun ke depan, Jepang membutuhkan sekitar 8-10 juta pekerja terdidik Indonesia untuk bekerja di berbagai jenis dan sektor industri. Dengan program Goes To Japan, Indonesia memerlukan investasi Rp 15 triliun untuk membentuk 1 juta lulusan SMK-Sarjana yang siap kerja di Jepang. Adapun potensi devisa negara bisa mencapai Rp 750 triliun. (bs/ras)