FKPPN Laporkan PT NDB Anak Perusahaan PTPN 2 ke KPK , Minta Usut Keuangan
sentralberita|Medan~Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara (FKPPN) meminta penegak hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut keuangan PT Nusantara Dua Bekala (NDB) sebagai anak perusahaan PTPN 2 . Sebab sejak PT NDB dibentuk dan didirikan samasekali tidak ada memberikan kontribusi bagi perusahaan.
” Sejak PT NDB berdiri hanya menghabiskan keuangan negara untuk para komisaris dan direksinya saja, yang diperkirakan ratusan milyar. Untuk itu, FKPPN sebagai lembaga yang cinta terhadap tanah air khususnya PTPN, akan segera ke KPK untuk menyampaikan persoalan ini,”kata Ketua Umum DPN FKPPN, Drs HN Serta Ginting disela-sela pertemuan dengan warga mengaku tergabung dalam Forum Kaum Tani Lauchi (FKTL) di sekitar area kantor PTPN 2 Kebun Bekala Medan yang kini menjadi kantor NDB, Minggu.
Serta Ginting pada kesempatan itu didampingi Sekretaris Harian DPN FKPPN, Yamafati Gea SE, Sekretaris Departemen Hukum dan Advokasi, Wan Edward Ginting Suka, Sekretaris Dewan Pengawas DPN FKPPN, Harriadi, Ketua dan Sekretaris Departemen Peranan Wanita, Isfawani Harahap dan Nani Sitompul, serta Ketua DPW FKPPN Papua Barat, Simon Rumwaropen. Serta Ginting meminta siapa saja pihak yang telah ikut “menikmati” penghamburan uang negara tersebut agar diproses hukum.
” Kita minta siapa saja yang menikmati atau makan gaji buta dari uang negara tersebut agar diusut dan diproses hukum. Sebab sejak perusahaan didirikan samasekali tidak ada produksinya, bahkan banyak menyusahkan rakyat,”kata mantan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar ini.
Kata dia, penegak hukum perlu mengusut keuangan PT NDB yang saat ini dipimpin Josep Ginting selain tidak jelas peruntukannya, juga adanya kerjasama dengan PT Propernas yang saat ini dipimpin Direktur Daniel Tarigan yang bertujuan akan membangun perumahan. Namun sejak PT NDB dan Propernas dibentuk disebut-sebut tahun 2012, hingga kini samasekali tidak menghasilkan kinerja dan manfaat dari kerjasama yang dijalin tersebut.
“Bayangkan sudah berapa banyak keuangan negara terbuang sia-sia hanya untuk membayar gaji dan tunjangan lainnya untuk para komisaris dan direkturnya saja.Makanya kejanggalan ini akan saya sampaikan segera ke KPK RI,”sebut mantan Ketua Umum SPBun ini.
Maka dari itu, Serta Ginting mengaku sangat aneh jika pemerintah khususnya Kementerian BUMN kedepannya terus mempertahankan dan melanjutkan kerjasama pendirian PT NDB dan Propernas, jika terus tanpa hasil dan pemasukan keuangan negara khususnya bagi para pensiunan dan keluarga perkebunan. “Kita minta pemerintah pusat agar membubarkan PT NDB dan Propernas tersebut,”tegasnya.
“Kami akan terus memperjuangkan PT NDB dan Propernas ini dibubarkan hingga tetes darah penghabisan, dan para komisaris dan direksinya saat ini harus berurusan dengan hukum atau diproses hukum,”imbuhnya.
TIDAK BERAPILIASI
Sebelumnya Sabtu (5/12/2020) di Medan Club, Ketua Umum DPN FKPPN, Serta Ginting membuka Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) FKPPN dihadiri DPW FKPPN Aceh, Riau hingga Papua Barat. Dalam sambutannya Serta Ginting menegaskan bahwa FKPPN samasekali tidak berapiliasi kepada salahsatu partai politik manapun apalagi ke PTPN.
“Intinya FKPPN ini merupakan wadah organisasi purnakarya perkebunan. Jika ada permasalahan pensiuanan maka kita bicarakan bersama. Organisasi kita buat dari kita dan untuk kita bersama.
Apalagi, tambah Ketua Harian DPN FKPPN, Jamil Sipayung sejak FKPPN ini didirikan para manajemen dan direksi malah mencurigai organisasi FKPPN. “Namun bagi kita , diakui atau tidak diakui oleh para direksi PTPN, kita harus tetap berjalan mengingat organisasi kita sudah sangat jadi perhitungan. Bagi kita organisasi ini untuk memperjuangkan hak hak para pensiunan perkebunan dengan tetap memberikan masukan kapada pemerintah,”tegasnya.(SB/mal)
