Bupati Labura Berpotensi Menjadi Tersangka
sentralberita|Medan ~Sidang dugaan korupsi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilakukan oleh mantan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupayen Labuhanbatu Utara tahun 2011, Ahmad Fuad Lubis (53).
Armada pangaloan(53) selaku Kabid Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2013 dan Faizal Irwan Dalimunte selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2014 dan tahun 2015.
Sidang yang beragendakan saksi ini menghadirkan Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) Khairuddin Syah Sitorus di ruang Cakra VIII Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin(24/8/2020).
Dihadapan Majelis Hakim Sri Wahyuni, ia mengakui adanya menerima uang bagi hasil sebesar Rp 545 juta, dan sudah dikembalikan ke khas Pemkab Labura.
“Namun uang itu tidak semua saya pegang, semisalnya 100 persen, 60 persennya sama saya dan 40 persennya untuk wakil bupati, namun uang tersebut sudah dikembalikan ke pemkab,” ujarnya.
Dikatakannya, hal tersebut sudah tertuang di SK bupati yang ditandatanganinya.
“Sebelum SK yang tahun 2013 itu dibuat, mereka (terdakwa) sudah ke dirjen keuangan untuk berkonsultasi. Mereka yakin bahkan asa rekamannya bahwa itu diperbolehkan,” katanya.
Disela pernyataannya itu, Hakim anggota Syafril Batubara menanyakan ide siapa yang membuat SK seperti itu.
“Itu ide siapa? soalnya keterangan sekda kemarin tahun 2012 belum ada SK ini,” tanya Hakim Syafril yang langsung ditimpal oleh Khairuddin dengan mengatakan pembntukan SK tersebut adalah ide dari Fuad Lubis, selaku Kadis Pendapatan Kabupaten Labura.
“Kamu tau apa isi SK yang kamu tandatangi itu?” tanya hakim.
“Saya tidak ingat pak,” ujarnya.
“Kamu tadi bilang sudah dikembalikan, kamu tau kalau dua orang ini juga dikembalikan uangnya?” tanya hakim dan dijawabnya mengetahui hal itu.
“Yaudah berarti bisa jadikan yang sudah kembalilan bisa dijadilan tersangka, betul pak jaksa?” katanya.
Diluar persidandangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hendri Robertson menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan Bupati Labura juga akan dijadikan tersangka.
“Bisa jadi, tidak menutup kemungkinan,” katanya.
Saat ditanyakan kapan, Hendri hendak menjawab, dan menyatakan “Tanyakan kepenyidik Polda ya,” pungkasnya.
Melainkan, saat diwawancarai, Bupati enggan berkomentar dan menanggapi awak media.
Dalam dakwaan JPU, ketiga terdakwa diadili dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2013-2015.
“Ketiga terdakwa melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 2,1 miliar,” ucap Jaksa dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Sri Wahyuni.
Jaksa melanjutkan, Bahwa perbuatan ketiga terdakwa dan Kharuddin Syah selaku Bupati Labuhanbatu Utara pada tahun 2014 dan 2015 adalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara.
Berdasarkan perhitungan kerugian, lanjut jaksa lagi, keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara di Medan melalui Surat Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sumut Nomor : R-49 /
PW.02/5.1/2019 tanggal 20 September 2019 hal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan biaya pemungutan PBB sebesae Rp 2,1 miliar.
“Atas perbuatannya ketiga terdakwa diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana,” tandasnya.(SB/FS)
