BPS Lakukan Perubahan Survei IHK Dan NTP
sentralberita|Medan~Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan perubahan dalam memsurvei Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Nilai Tukar Petani (NTP) sehingga angka inflasi/IHK dan NTP yang akan dirilis 3 Pebruari 2020 menggunakan tahun dasar 2018.
Kabid Statistik Distribusi BPS Sumut Dinar Butarbutar mengatakan hal itu kepada wartawan di kantornya, Jalan Asrama Medan Kamis (30/1/2020).
Saat itu Dinar didampingi Kabid Statistik Sosial Mukhamad Mukhanif dan Kabid Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Taulina Anggarani di sela acara “Sosialisasi Pemutakhiran Diagram Timbang Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun Dasar 2018”.
“Demi mempertahankan kualitas data, BPS sega rutin memutakhirkan tahun dasar, paket komoditas dan diagram timbang untuk setiap Indeks Harga,” ungkap Dinar.
Ia menerangkan angka inflasi yang dirilis tiap awal bulan dihitung berdasarkan perubahan IHK. Dalam proses pemutakhiran tahun dasarnya dilaksanakan Survei Biaya Hidup (SBH) pada tahun 2018. “Sehingga penyajian IHK tahun 2020 sudah menggunakan tahun dasar 2018=100,” katanya.
Kegunaan IHK ini antara lain untuk indeksasi upah/gaji, indikator moneter/perkembangan nilai uang, asumsi APBN dan salah satu indikator bagi pemerintah untuk melihat pertumbuhan ekonomi.
NTP menunjukkan daya tukar dari nilai produk pertanian yang dihasilkan terhadap biaya produksi.dan barang jasa yang dikonsumsi.
Jadi NTP diperoleh dari perbandingan antara Indeks Harga yang diterima petani (lt) terhadap Indeks Harga yang dibayar petani (lb) dikalikan angka 100. Pemutakhiran tahun dasar NTP dilakukan melalu Survei Penyempurnaan Diagram Timbang (SPDT-NTP) tahun 2017 dan dimutakhirkan tahun 2018, memperbaharui tahun dasar 2012.
Menurut Dinar, dilakukan pemutakhiran tahun dasar karena perubahan pola konsumsi masyarakat. “Perkembangan waktu dan teknologi mengubah pola konsumsi masyarakat. Tahun 2012 teknologi untuk akses internet terbatas sekarang internet dengan mudah diakses melalui HP. Jadi agar angka inflasi yang dihasilkan sesuai dengan panduan penghitungan inflasi internasional maka perlu dilakukan penyempurnaan penghitungan inflasi internasional.
Selain paket komoditas dimutakhirkan, katanya, maka persentase pengeluaran masyarakat untuk membeli barang/jasa terhadap total pengeluarannya (diagram timbang IHK) perlu dimutakhirkan juga untuk mendapatkan angka inflasi yang akurat, termasuk diagram timbang NTP. Dalam lima tahun perubahan struktur pertanian terjadi.
Menurur Dinar, manual penghitungan Indeks Harga yang diterbitkan oleh PBB menjadi pedoman untuk sebagian besar negara-negara di dunia.
“Perubahan pola survei ini biasa dilakukan setiap lima tahun sekali dilakukan serentak secara nasional, ada bobotnya berkurang dan ada pula yang bertambah,” kata Dinar.
Untuk NTP sendiri, BPS telah melakukan perubahan tahun dasar NTP sebanyak 7 kali yakni tahun 1976, 1983, 1987, 1993, 2007, 2012 dan 2018.
Dinar menyebut dalam survei biaya hidup (SBH) 2018 ini mendata pengeluaran rumah tangga di daerah perkotaan yang digunakan sebagai dasar penyusunan diagram timbang dan pemilihan paket komoditas dalam penghitungan inflasi. “Yang pasti, perubahan pola konsumsi masyarakat menjadi landasan pemutakhiran tahun dasar penghitungan IHK,” tegas Dinar.
Gunung Sitoli Jadi Kota IHK
Pada SBH 2018, jelas Dinar, ada satu penambahan survei IHK yakni Kota Gunung Sitoli sehingga survei IHK dilaksanakan di lima kota; Medan, Pematangsiantar, Sibolga, Pasangsidempuan dan Gunung Sitoli. Jumlah sampel SBH 2018 di Sumut sebanyak 7.200 rumah tangga yang tersebar di 720 Blok Sensus selama setahun (setiap triwulan sebanyak 1.800 rumah tangga).
Distribusi sampel SBH 2018 triwulanan untuk Kota Sibolga 300, Pematangsiantar 400, Medan 500, Padangsidempuan 300 dan Gunungsitoli 300. Secara nasional, SBH 2018, cakupan kota 90, 34 ibukota provinsi, 56 kabupaten/kota, sampel 14.160 blok sensus, 141.600 rumah tangga, paket komoditas 835 di 248-473 kota dan mulai digunakan Januari 2020. Sedangkan pada SBH 2012, cakupan kota 82, 33 ibukota provinsi, 49 kabupaten/kota, sampel 13.608 blok sensus dengan 136.080 rumah tangga, paket komoditas 859 di 224-461 kota dan mulai digunakan Januari 2014.
Untuk Sumut, komoditas hasil SBH 2018; Sibolga 340, Pematangsiantar 369, Medan 378, Padangsidempuan 359 dan Gunubgsitoli 284. Pada SBH 2012; Sibolga 324, Pematangsiantar 326, Medan 399 dan Padangsidempuan 334.
“Jadi dalam hal kelompok pengeluaran ada penambahan dan pengurangan pada SBH 2018,” kata Dinar.
Pengurangan dimaksud karena perilaku masyarakat konsumen yang tidak menggunakan lagi seperti warnet atau DVD, termasuk juga telepon umum. Sedangkan penambahan kelompok pengeluaran seperti biaya pulsa paket telepon maupun untuk kuota internet.(SB/Wie)
