Reses Edwin Sugesti Nasution Terima Keluhan Warga Puluhan Sumur Rumah Kering Akibat Pengorekan Saluran Limbah
sentralberita|Medan~Anggota DPRD Medan dari Fraksi PAN DPRD Medan, Edwin Sugesti Nasution, SE, MM melaksanakan Reses I DPRD Medan tahun 2019, Kamis (19/12/2019) di Jalan Mesjid Taufik Depan Gg. Madrasah Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Timur Medan.
Dihadapan ratusan masyarakat dari berbagai elemen itu, Edwin Sugesti Nasution yang juga Ketua Faraksi PAN Medan itu menjelaskan, Reses yang dilakukannya merupakan yang pertama sejak menjadi anggota DPRD Medan berkat dukungan masyarakat memilih dirinya dari Daerah Pemilhahan (Dapil) III yakni Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Medan perjuangan dan Kecamatan Medan tembung.
“Sebagai anggota DPRD Medan, saya melaksanakan reses untuk menerima aspirasi masyarakat dari daerah pemilihan saya, tempat ini saya pilih, karena dari daerah Tegal Rejo inilah saya mengerti politik dan tak pernah saya lupakan. Karenanya dalam reses ini saya harapkan nantinya menyampaikan aspirasi yang bisa ditampung untuk diperjuangkan ke Pemko Medan,”ujarnya seraya mengaku telah mengundang berbagai pihak yang terlibat dengan berbagai persoalan kemasyarakatan seperti Dinas Sosial, BPJS, Disdukcapil
Dihadapan Lurah Tegal Rejo Nuan Hasibuan, mewakili Camat Perjuangan Samosir, mewakili Dinas Sosial kota Medan Redi Saputra, juga dihadiri dua DPRD Medan dari Faksi PAN Medan yakni, Edi Saputra, ST dan Abdurrahman Nasution, Edwin Sugesti menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan sehingga dirinya menjadi anggata DPRD Medan.
Edwin bertanya kepada masyarakat, “apakah di daerah ini pernah reses”, spontan dijawab “belum”. Edwin pun mengharapkan kehadirannya reses bisa memberikan manfaat, karena pembangunan itu harus bisa dirasakan masyarakat manfaatnya dan sebaliknya jangan suatu pembangunan itu berdampak negatif terhadap rakyat khususnya di Kelurahan Tegal Rejo.
“Saya mendengar dan mengetahui di daerah ini, dampak dari suatu pembangunan itu terjadi. Pemerintah bermaksud baik untuk menata limbah masyarakat, namun dalam mengorekannya air Sumut masyarakat kering misalnya,”kata Edwin.
Pada sesi penyampaian aspirasi, berbagai manyam pertanyaan dan keluhan masyarakat yang disampaikan diantaranya tentang tentang pengorekan untuk limbah itu. Abdurrahman yang mengaku berusia 74 tahun, dirinya setiap hari harus mengangkut air dari tanki air bersih yang disediakan PT Nindia Karya itu dalam mengatasi kekeringan Sumur yang dialami masyarakat akibat dalamnya mengorekan untuk pembangunan limbah tersebut.
Diungkapkan Abdurrahman, bukan hanya dirinya yang mengalami demikian, tapi puluhan rumah khusnya yang berada di Jalan masjid Taufik itu kekeringan sumur, akibat kedalamannya jauh dari kedalaman Sumut masyarakat. Sementara air yang disediakan sangat-sangat terbatas.
“Jadi saya yang tua harus mengangkut air, rasa sangat menderita. Kalau ini proyek pribadi kami sudah turun ke jalan, namun karena proyek pemerintah kami masih sabar. Tolong pak anggota DPRD berikan solusinya,”ujar Abdurrahman sedih.
Mewakili Camat Medan Perjuangan, Samosir membenarkan apa yang dialami masyarakat tersebut. Pihaknya telah menyurati pihak PT Nindia Karya, namun belum dapat solusinya. Kami sudah berusaha tapi jawaban dari pihak yang bersangkutan belum ada kepastiannya,”ujarnya.
Edwin Sugesti meminta pihak yang terkait agar melakukan kerjsama yang baik dengan pemerintah setempat, bicarakan dengan masyarakat, jangan biarkan masyarakat menderita akibat pembangunan tersebut.”Jangan proyek pembangunan yang dilakukan menimbulkan ekses negatif terhadap masyarakat,”ujarnya.
Ernawati menyamampaikan Januari 2020 BPJS dari semua kelas perkepala naik, diharapkannya BPJS digratiskan terutama untuk kelas III. “Kami mohon pak Edwin bagaimana jalan keluarnya.Ewin Sugesti memberikan penjelasn, dulunya Pemko Medan pernah menggratiskan BPJS untuk kelas III, dia akan merupaya memperjuangkannya untuk kelas III itu mendatang ini bisa dibiaya Pemko Medan.
Edwin juga berkeinginan persyaratan dipermudah, misalnya siapa yang punya KTP ditanggung kesehatannya melalu BPJS. Dikabarkan 75 ribu warga yang sudah terdaftar dan dananya ada sudah teralkoasi dari pemerintah pusat sebesar 22 milyar, namun tidak dimanfaatkan, sehingga dikembalikan ke pusat.
Soal PKH juga menjadi aspirasi dalam Reses tersebut, Edwin menyampaikan pihak terkait harus secepatnya memprifikasi data penerima dan belum menerima.Dinas sosisial mengakui ferifikasi untuk tahun 2020 ini belum ada dilakukan, dalam waktu dekat mungin akan dilakukan. Diapun menyampaikan beberapa kriteria penerima yang layak mendapatkan.(SB/01)
