DPRD Sumut Minta Pemerintah Lakukan Pendataan KS & KIS Dengan Benar

Desember 17, 2019Desember 17, 2019 redaksi sentralberita jafarruddin, kartu sehat, kis, reses DPRD Sumut, sentralberita

sentralberita|Medan~Masyarakat miskin di daerah ini masih banyak yang belum dapat kartu sehat, atau Kartu Indonesia Sehat (KIS).Terbukti Warga mengaku hanya mendengar adanya program KIS dari pemerintah tapi tak memilikinya atau menerimanya.

Ungkapan masyarakat itu disampaikan ketika anggota DPRD Sumut Jafaruddin Harahap saat reses di Tanjung Morawa, Deliserdang, kemarin. Karena itu, Jafaruddin minta pemerintah khususnya Pemprov Sumut dan Pemkab Deliserdang, agar kembali mendata dengan benar masih adanya warga yang belum menerima kartu sehat.

“Kita minta pendataan dilakukan dengan benar, dan penyalurannya harus tepat sasaran,” tegas Jafaruddin yang juga menjabat Ketua Fraksi Nusantara DPRD Sumut.

Anggota Komisi E ini juga menyerukan menyerukan agar masyarakat yang tidak mampu tidak diam bila belum mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Karena nantinya, pada saat sakit akan mendapatkan kesulitan tidak ditanggung BPJS dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

“Segera laporkan ke kader dan relawan kita terdekat, agar segera diperjuangkan untuk mendapatkan KIS yang telah disediakan oleh Pemerintahan Jokowi ini. Sebab itu hak rakyat. Jangan sampai kita tidak mendapatkan pelayanan kesehatan,” tegas Sekretaris DPW PPP Sumut ini.

Pada pertemuan itu dia juga menerima laporan banyaknya masyarakat yang terpaksa menunggak pembayaran iuran BPJS karena tidak mampu. Jafaruddin berharap warga yang menunggak dan sesungguhnya tidak mampu bayar iuran BPJS tersebut, selayaknya dimasukkan sebagai peserta PBI yang biaya iurannya ditanggung pemerintah daerah.

Untuk itu dia berharap BPJS Kesehatan dapat segera memutihkan peserta yang menunggak pembayaran iuran, jika benar-benar warga tak mampu atau miskin. Dan tetap dapat pelayanan kesehatan jika sakit.

“Pemerintah provinsi khususnya Pemkab Deliserdang harus segera memberikan solusi atas persoalan ini, dan ikut mendorong pemerintah pusat untuk bisa mengatasi persoalan kurangnya pelayanan kesehatan yang dialami rakyat,” tegasnya. (SB/01)