BPS Siap Sensus Penduduk 2020

sentralberita|Medan~Badan Pusat Statistik (BPS) Siap melaksanakan Sensus Penduduk (SP) 2020 kepada Warga Negara Indonesia (WNI) di seluruh Indonesia, termasuk WNI yang ada di luar negeri dan Warga Negara Asing (WNA) yang ada di NKRI minimal sudah tinggal satu tahun lebih atau berkeinginan tinggal lebih lama sini.

Hal itu ditegaskan Kepada BPS Sumatera Utara Syech Suhaimi kepada wartawan pada acara “Workshop Wartawan Penguatan Publisitas Sensus Penduduk (SP) 2020” di Hotel Pancur Gading Resort Kamis (28/11).

Workshop itu digelar pada 27-30 November 2019 dihadiri 25 wartawan media cetak, online dan elektronik. Hadir di sana Kabid Statistik Sosial Mukhamad Mukhanif dan Kabid Statistik Distribusi Dinar Butar-butar.

Suhaimi menjelaskan SP2020 digelar dalam dua tahap yakni Pebruari-Maret 2020 sensus secara mandiri melalui online: sensus.bps.go.id. Kemudian pada bulan Juli 2020 sensus secara door to door dengan mendatangi satu persatu rumah penduduk bagi penduduk yang belum masuk ke sensus mandiri atau online. Untuk sensus door to door, BPS Sumut sudah menyiapkan sebanyak 20.000 lebih petugas.

Di sensus mandiri dan door to door, ada 21 pertanyaan yang diajukan yakni nama lengkap, NIK, alamat, lama tinggal dan alamat saat ini, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, suku bangsa, agama, bahasa yang digunakan, status hubungan dengan kepala keluarga, aktivitas yang biasa dilakukan, pekerjaan, status pekerjaan, ijazah/pendidikam tinggi, status kepemilikan rumah saat ini, listrik, sumber air minum, kepemilikan jamban, jenis lantai terluas dan status perkawinan. Untuk pertanyaan seperti kepemilikan jamban dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kesehatan masyarakat.

Baca Juga :  41 Siswa MAN 1 Madina Lulus SNBP 2025, UI dan IPB Jadi Salah Satunya

Kemudian sampel sensus tahun 2021 dengan 82 pertanyaan.Suhaimi menyebut penduduk yang ada di Sumut nanti menerima sms blast dari Telkomsel untuk pemberitahuan Sensus Penduduk pada 15 Pebruari 2020.

“Di sms blast itu akan diberi tahu cara untuk sensus mandiri,” kata Suhaimi.

Tahapan Sensus Penduduk 2020 yang dilakukan BPS Sumut saat ini sudah memasuki tahap konsolidasi dan koordinasi secara eksternal, sedangkan secara Internal sudah selesai pada November ini.

Tahapan SP 2020 ini, lanjut Suhaimi pada Desember 2019 dan Januari 2020 nanti BPS Sumut akan melakukan sosialisasi dan koordinasi eksternal yang tergabung dalam pemerintah daerah, media dan masyarakat.

“Koordinasi internal kita sudah berjalan cukup baik,” katanya.

Ia berharap besar pada pemerintah daerah dan masyarakat tak lupa media yang terus menginformasikan kegiatan ini pada masyarakat. “Sehingga kita juga harapkan masyarakat tidak ada kecurigaan pada BPS terutama menyangkut dengan identitas pribadi. Sebab ini adalah tugas negara untuk kita semua,” sebutnya.

Sampai saat ini, menurut Suhaimi data dari 33 kabupaten/kota sudah diterima dari Disdukcapil pada tanggal 25 November yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sepenuhnya pada BPS. Sehingga data-data tersebut menjadi data dasar bagi BPS untuk di update ke lapangan.

Baca Juga :  Bobby Nasution Realisasikan Janji, Bantu 13 Mahasiswa Medan yang Kuliah di Timur Tengah Rp.390 Juta

“Alhamdulillah, sudah sepenuhnya kita terima dari Dukcapil. Baik data seluruh Indonesia dan Sumut khususnya,” ungkapnya.
Data Dukcapil saat ini, lanjutnya penduduk Sumut ada 14,6 juta. Namun, secara de facto diproyeksikan BPS masih di bawah itu yakni 14,2 juta. Artinya ada selisih sekitar 400.000. Hal itulah yang akan nantinya di sensus oleh BPS.

“Inilah yang dilakukan BPS sensus penduduk untuk mendapatkan Satu Data Kependudukan Indonesia,” kata Suhaimi.

Workshop
Workshop wartawan ini digelar dalam
rangkaian kegiatan persiapan SP 2020. “Dalam rangka penyampaian informasi, wartawan boleh menuliskan apa saja tapi harus cek kedalaman berita tersebut,” ungkapnya.

Materi yang dibahas tentang indikator-indikator ekonomi dan sosial yang selama ini dihasilkan BPS dan menjadi acuan dalam kebijakan yang diambil para stakeholders, baik pemerintah maupun swasta.

Kesalahan terminologi yang digunakan oleh media selama ini bisa memilki dampak signifikan. Contohnya, saat pertumbuhan konsumsi rumah tangga disebut “turun”, padahal seharusnya melambat.

Mindsed pelaku ekonomi bisa terkalahkan saat membaca kata “turun” tadi, kesannya daya beli masyarakat seolah-olah sudah tidak ada. Padahal konsumsi rumah tangga ini terus tumbuh. Hanya saja pertumbuhannya melambat dibandingkan periode sebelumnya.

Ia berharap dengan workshop ini memiliki satu pandangan yang sama dengan yang disampaikan BPS.(SB/wie)

-->